MK, Pemilu, dan Contempt of Court

Bakhrul Amal    •    Rabu, 08 Aug 2018 14:56 WIB
mkpilpres 2019
MK, Pemilu, dan <i>Contempt of Court</i>
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

PENGATURAN perundang-undangan memiliki beberapa syarat penting agar pemberlakuannya dapat dijalankan secara maksimal.

Secara sosiologis, peraturan perundang-undangan semestinya memenuhi kehendak yang hidup di lingkungan sosial masyarakat. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan haruslah memiliki nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk yang terakhir, dikenal dengan asas lex superior derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah.

Dalam hal peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bertentangan, maka dapat dilakukan Judicial Review (uji materi) yang diajukan melalui gugatan dan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya, memiliki kewenangan yang berbeda.

MA, sesuai dengan Pasal 24A ayat [1] UUD 1945, bertugas mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara MK, berdasarkan Pasal 24C ayat [1] UUD 1945, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar (UUD).

Secara garis besar, untuk lebih mudah dipahami, dalam konteks perbincangan umum, MA dapat melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah Kota apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu Undang-Undang. Di lain hal, MK betugas untuk menguji peraturan perundang-undangan, seperti beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yang dianggap bertentangan dengan UUD. Kedua putusan lembaga kehakiman tersebut harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tulisan ini akan difokuskan kepada putusan MK. Utamanya putusan terkait Pemilu. Hal tersebut perlu diuraikan dengan lebih jelas agar masyarakat memperoleh edukasi dan informasi menjelang Pemilu 2019. Terlebih, dalam beberapa hari ini, putusan tersebut kemudian menimbulkan polemik yang cenderung mengarah kepada tindakan contempt of court.

Uji materi UU Pemilu

Beberapa waktu lalu MK memutus dua uji materi mengenai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan pertama, atau putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, adalah mengenai uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan frase ‘pekerjaan lain’. Atas putusan itu maka pengurus partai politik, yang semula dikecualikan dari frasa ‘pekerjaan lain’, tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.

Konsekuensi logisnya, bagi pengurus partai politik yang tetap ingin mendaftarkan diri, yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Selanjutnya putusan yang kedua yakni putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 terkait Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai jumlah PPK dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Melalui putusan itu, MK memutus bahwa jumlah anggota PPK dan KPU Kabupaten/Kota jumlahnya dikembalikan dari tiga orang menjadi lima orang. Adapula selain jumlah PPK dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, putusan itu pun menyoroti frasa ‘hari’ dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimaksudkan ‘hari’ adalah ‘hari kerja’.

Pelaksanaan putusan

Dua penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, dan para peserta Pemilu setelah diterbitkannya putusan MK tersebut maka wajib melaksanakan putusan tersebut. Sebab, putusan itu tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes).

Amanat putusan itu bersifat mengikat yang apabila tidak ditaati maka dapat dikategorikan melanggar putusan. Pelanggaran putusan tersebut tentunya mengakibatkan konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak dijalankannya putusan itu pun bisa dikategorikan sebagai tindakan Contempt of Court atau menghina peradilan.

Tidak menjalankan putusan tersebut bisa dilakukan dalam dua hal. Tidak menjalankan dari arti sebenarnya, yakni tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders). Dan juga tidak menjalankan dengan dibubuhi pelecehan terhadap integritas hakim (Scandalising The Court) atau produk putusan hakim, yakni perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule).

Penjelasan mengenai contempt of court ini dapat kita temukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:

“.... menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court...”.

Adapun konsekuensi pidana atas itu baru diwacanakan untuk diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni di Pasal 328 dan Pasal 329 RKUHP.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id



(SBH)