Utopia Transparansi dan Perang Melawan Korupsi

Tri Suharman    •    Senin, 10 Sep 2018 18:10 WIB
korupsiott kpkKorupsi APBD-P Malang
Utopia Transparansi dan Perang Melawan Korupsi
ILUSTRASI: Suap dan korupsi/M. RIzal/Medcom.id

DI tengah ingar-bingar politik nasional menyambut Pemilu Presiden 2019, kita kembali dikejutkan ulah koruptif para wakil rakyat. Sebanyak 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malang, Jawa Timur menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah itu terdiri atas 22 anggota DPRD yang berstatus tersangka pada Senin 3 September, dan 19 orang lainnya yang lebih dulu menjadi tersangka KPK .

Betapa korupsi seolah menjadi candu, yang terus dilakukan dan menjadi kebiasaan.

Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton diduga menyuap 41 legislator itu terkait persetujuan penetapan RAPBD Perubahan Malang 2015. Kendati jumlahnya sebenarnya receh, dari Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta . Namun, itu sekaligus mengasumsikan fakta; uang kecil pun tak mereka lewatkan!

Sebenarnya perhatian publik tak semata perkara banyaknya anggota dewan yang yang bakal membikin penjara semakin sesak. Nasib pemerintahan di Malang pun menjadi quo vadis. Soal ini, masyarakat patut was-was karena ulah para anggota dewan itu bisa membuat roda pemerintahan menjadi macet. 

Bayangkan, legislator di DPRD Malang kini tinggal tersisa 5 orang. Belum lagi dua di antaranya, Tutuk Hariyani dan Priyatmoko Oetomo dari PDIP, sulit bekerja maksimal karena sakit .

Kondisi itu tentu membuat gedung wakil rakyat yang terletak di Jl Tugu no. 1A melompong. Ruangan yang sebelumnya riuh oleh “kata setuju”, kini mendadak senyap lantaran penghuninya “bedhol desa” ke Kuningan, lokasi rumah tahanan KPK. Sungguh ironis.   

Mereka meninggalkan 5 koleganya yang sebentar lagi menghadapi pembahasan Rancangan APBD Malang 2019. Pembahasan anggaran yang mustahil bisa dikerjakan maksimal oleh 5 orang. Apalagi nilai APBD Malang lumayan besar, tahun ini saja mencapai Rp 2 triliun . 

Tak heran bila warga berharap Pemerintah Malang bisa segera mencari solusi atas persoalan ini. Partai politik juga idealnya segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap setiap anggotanya yang sudah berstatus tersangka. Tentu, drama membela kepentingan kolega mesti mereka kesampingkan. Jangan sampai itu menjadi senjata makan tuan, membuat mereka dihukum publik di kotak suara pada Pemilu 2019.

Cerita usang yang tak tamat

Sebenarnya, publik sudah jenuh mengutuki masalah ini. Sebab apa yang dialami DPRD Malang bukanlah tontonan baru. Sudah kerap kali publik menyaksikan bagaimana korupsi berjemaah seolah menjadi budaya para penyelenggara negara kita. Baik legislatif maupun eksekutif, di pusat maupun daerah.

Gemuknya uang negara di APBD maupun APBN menjadi objek yang menggiurkan para maling duit negara. Eksekutif menggunakan modus “uang pelican” agar pos anggaran mereka lolos pembahasan di legislatif. Yang pada akhirnya, pos anggaran tersebut juga tak luput dari sasaran para pencoleng. 

Sedangkan legislatif juga semacam berusaha menunda pembahasan, sebelum mengantongi fulus dari eksekutif. Kondisi saling sandera ini memicu praktik rationalization, atau pembenaran laku korupsi karena keadaan semakin biasa. Rasionalisasi itu adalah salah satu dari tiga cakupan teori fraud triangle bikinan Donald R. Cressey selain kesempatan (opportunity) dan tekanan (pressure). 

Sebenarnya persoalan klasik ini bisa diredam bila ada peran aktif masyarakat yang mengawasi proses penganggaran eksekutif dan legislatif. Sebab kontrol sosial dari publik akan membuat peluang korupsi semakin sempit.

Namun memang hal ini dari dulu belum pernah berhasil. Penyebabnya tak lepas dari kebijakan eksekutif dan legislative yang tak membuka akses informasi. Akibatnya semangat transparansi yang diusung Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berakhir menjadi jargon belaka. Muncul pesimistis menggugah kesadaran pemerintah pusat maupun daerah untuk berbenah. 

Padahal mereka tak mungkin lupa, akses informasi yang tersumbat adalah biang kerok korupsi. Oleh karenanya, seperti dikatakan Robert Klitgaard, kemauan politik (political will) pemerintah adalah salah satu cara mencegah korupsi. Bila mereka terus-menerus menolak transparan, jangan harap KPK bakal pensiun hingga hari kiamat.

Sudah banyak contoh yang bisa menjadi teladan pemerintah pusat maupun daerah dalam membuka akses informasi ke masyarakat. Salah satunya dengan penguatan instrumen hukum untuk mendukung prinsip e-budgeting, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), serta Peraturan Daerah (perda).

Cara itu pernah digunakan Pemerintah DKI Jakarta hingga mampu mendeteksi munculnya “proyek siluman” dalam APBD-nya. Dimaksud siluman karena proyek tersebut sudah disahkan di APBD, tapi tidak diproses dalam pembahasan anggaran. Praktik serupa banyak ditemukan di daerah lainnya, tapi sudah kepalang terciduk KPK. 

Namun kita juga tak menafikan adanya laku busuk para penyelenggara negara untuk menghindari jangkauan pengawasan. Jangankan melemahkan instrumen hukumnya sendiri, KPK pun tak luput dari incaran mereka.

Sebaiknya, kejadian yang menimpa DPRD Malang menjadi pelajaran berharga. Agar peristiwa ini tak seperti peribahasa, anjing sekali pun dipukul, berulang kali pula ia kembali ke tempat yang banyak tulangnya.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id




(SBH)