Menyikapi Aksi Damai Bela Islam III

Mohammad Syifa A Widigdo    •    Jumat, 02 Dec 2016 11:45 WIB
kasus hukum ahok
Menyikapi Aksi Damai Bela Islam III
Ribuan umat Islam melakukan zikir dan doa bersama saat Aksi Bela Islam III di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12). (ANTARA/M Agung Rajasa)

Mohammad Syifa A Widigdo
Pengajar Program Magister di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Cukup sudah sindiran, kritik, dan kecaman yang dialamatkan terhadap rencana Aksi Bela Islam 212 (ABI 212). Semuanya toh tidak dapat membendung pelaksanaan kegiatan tersebut hari ini. Ratusan ribu umat Islam malah makin termotivasi untuk berbondong-bondong mengikuti aksi yang dipelopori oleh GNPF MUI itu. Mereka ingin membuktikan bahwa aksi mereka damai, bahkan menurut istilah mereka, super damai.

Hanya saja skenarionya berubah. Bukan lagi shalat Jumat dan orasi di sekitaran Bundaran HI. Kegiatannya dialihkan ke Monas dengan rangkaian acara seperti shalat Jumat, zikir, doa, dan tausiah untuk keselamatan negeri.

Sampai di sini ABI 212 tampaknya tidak memerlukan pembelaan dari siapapun. Apalagi pembelaan dari seseorang yang menganggap bahwa aksi tersebut tidak berangkat dari alasan dan tujuan yang secara logis maupun teologis dibenarkan, seperti saya.

Demi mewujudkan aksi yang super damai, para penggerak dan peserta Aksi Bela Islam Jilid III tersebut dipercaya sudah mengantisipasi akan datangnya berbagai tuduhan yang menyerang. Dari tuduhan aksi bayaran, anarkis, anti-kebhinekaan, intoleran, ditunggangi secara politik, hingga tuduhan bahwa orasinya sarat dengan cacian dan ujaran kebencian.

Untuk itu mereka harus berkomitmen dan memastikan bahwa aksi kali ini akan berjalan dengan tertib, damai, bebas dari ujaran kebencian, toleran dalam bingkai  kebhinekaan, tidak merusak taman, bersih, dan tetap dalam koridor hukum. Itulah sebenarnya jihad yang menggerakkan para peserta untuk mengikuti rangkaian acara di Monas. Jihad untuk mengemukakan sikap dan pendapat yang keras tanpa melabrak hukum dan merusak demokrasi. Jihad yang menggerakkan umat Islam dari Ciamis dan berbagai daerah lainnya ke Jakarta dengan berjalan kaki.

Jika komitmen di atas dapat dieksekusi dengan baik di lapangan, mereka memang sama sekali tidak membutuhkan pembelaan. Mereka telah membela diri mereka sendiri dengan menunjukkan bahwa umat Islam bisa meredam amarah dan emosi untuk kemudian disalurkan melalui kanal yang benar, yakni hukum. Kalaupun ternyata keputusan hukum memutuskan hal yang tidak sesuai harapan, mereka selaiknya tetap dapat menunjukkan ketauladanannya. Yakni, dengan menerima keputusan hukum secara ksatria dan tidak memaksakan kehendak.

Namun, bagaimana apabila komitmen tersebut tidak berjalan dengan baik di lapangan? Bagaimana jika harapan agar umat Islam dapat menjadi tauladan dalam menyampaikan aspirasinya ternyata buyar di tengah jalan?

Dalam situasi seperti ini, Aksi Belas Islam 212 perlu dibela. Mungkin ada yang bertanya, lho kok malah dibela? Ya, pembelaan tidak ditujukan kepada orang, oknum, atau tokoh yang merusak tujuan dan komitmen damai dari aksi tersebut. Pembelaan ditujukan kepada idealisme dan komitmen kaum muslimin untuk menyampaikan sikap dan aspirasi secara damai dan demokratis.

Pembelaan tersebut di antaranya dapat diterjemahkan dengan memastikan bahwa semua pihak menaati kesepakatan damai yang telah dibuat. Jika ternyata kesepakatan tersebut dikhianati dan komitmen damai dicederai oleh salah satu atau kedua belah pihak, baik dari peserta aksi mapun dari aparat kepolisian, maka yang bertanggung jawab harus ditangkap dan diadili.

Ketegasan seperti itu penting karena aksi pengumpulan massa yang tidak terkendali dan direpresi akan menimbulkan banyak korban. Pengalaman berkumpulnya massa yang direpresi di Lapangan Tiananmen, Tiongkok, dan di Tahrir Square, Mesir, merupakan pelajaran penting tentang bagaimana kombinasi antara anarki dan represi menumpahkan banyak darah manusia sebangsa dan bahkan seagama.

Pembelaan terhadap ABI 212 juga dapat diejawantahkan dalam bentuk pembelaan atas  hak konstitusional warga bangsa untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum secara bebas di dalam koridor hukum dan demokrasi. Jika salah satu pihak melanggar hak konstitusional tersebut, maka mereka  harus dimintai pertanggungjawaban, bahkan kalau perlu, ditangkap dan dihukum. Sementara mereka yang datang ke lokasi penyelenggaraan ABI 212 dengan tulus, sukarela, dan niat menjaga marwah Kitab Suci dan agamanya tanpa melanggar hukum, hak-haknya harus dilindungi dan dibela.  

Pelanggaran hak konstitusional tersebut bisa dilakukan oleh pihak aparat jika mereka melakukan tindakan represif. Namun, tidak menutup kemungkinan, pelanggaran tersebut juga dilakukan oleh para penggerak dan peserta ABI 212. Mereka dinilai menyalahgunakan hak dan kebebasan berekspresi jika dalam aksinya muncul orasi dan poster yang berisi cacian, umpatan, ujaran kebencian, atau provokasi kekerasan. Mereka yang melakukannya adalah para pembajak ABI 212. Termasuk jika aksi damai tersebut dimanfaatkan segelintir orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan transaksi politik dengan pihak-pihak yang bertarung di pilkada maupun yang sedang berkuasa. Mereka juga bisa dinilai sebagai para pembajak atau penumpang gelap ABI 212. Mereka semua tidak perlu mendapatkan pembenaran, apalagi pembelaan.

Walhasil, pembelaan selayaknya hanya diberikan kepada mereka yang dapat menjaga komitmen penggunaan hak konstitusional menyatakan pendapat di muka umum secara damai dan demokratis. Sementara para pelanggar, pembajak, dan penumpang gelapnya tidak perlu diberi pembelaan, apalagi penghargaan. Bahkan jika memenuhi syarat, mereka harus dimintai pertanggungjawaban, diadili, dan dihukum. Wallahu a’lam.
 


(ADM)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA