Pemprov Sulut Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

Mulyadi Pontororing    •    Sabtu, 15 Sep 2018 11:35 WIB
tanah
Pemprov Sulut Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria
ilustrasi

Manado: Masalah pertanahan kerap kali terjadi dari tahun ke tahun. Persoalan ini juga sering kali menghadapkan masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Guna menyelesaikan hal itu, Pemprov Sulawesi Utara telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta masyarakat memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria. "Perlu diingatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu ingin menyelesaikan persoalan, maka dari itu dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria," kata Olly, di Manado, Sabtu, 15 September 2018.

Menurutnya, yang paling sering menimbulkan masalah adalah tanah negara. Karena sering menimbulkan konflik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dia menegaskan, tanah akan diberikan diberikan kepada masyarakat sepanjang tanah tersebut berstatus tanah negara dan tidak melanggar hukum.

"Tidak ada lagi seperti dulu pemerintah mengakali masyarakat untuk kepentingan pemerintah dan pengusaha," tegasnya.

Dia pun berharap Gugus Tugas Reforma Agraria Sulut dapat menyelesaikan persolan-persolan kepemilikan tanah yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

"Dengan adanya kesepakatan bersama, pasti semua masalah akan beres, dan apa yang kita harapkan kedepan bahwa melalui gugus tugas ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kepemilikan tanah rakyat," ujarnya.

Dia juga meminta kepada para pejabat dan kepala kantor pertanahan di kabupaten/kota untuk dapat mengetahui dan sadar dengan pemahaman ini.

Lebih jauh Olly menyebutkan tugas dari gubernur, wali kota , bupati adalah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, karena mereka adalah perwakilan dari pemerintah pusat yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.

Dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran jika kantor pertanahan di masing-masing wilayah kekurangan dana dan operasional.

"Dengan memiliki sertifikat tanah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan lain-lain, pastinya PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga meningkat dan juga dapat mempermudah dalam berinvestasi," tambahnya.


(ALB)