Realisasi Pembelanjaan BPNT di Jayapura dan Ambon Lebih dari 50%

Gervin Nathaniel Purba    •    Sabtu, 09 Feb 2019 13:29 WIB
Berita Kemensos
Realisasi Pembelanjaan BPNT di Jayapura dan Ambon Lebih dari 50%
Bantuan pangan non tunai (BPNT) telah dilaksanakan di Jayapura sejak Oktober 2018 (Foto:Dok)

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) konsisten melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bentuk transformasi bantuan sosial secara non tunai dari bansos rastra ke BPNT. 

Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial secara non tunai. Saat ini, jumlah Kabupaten/Kota pelaksana BPNT sebanyak 219 dan rastra 295. 

Realisasi pembelanjaan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Jayapura mencapai 57,08 persen sampai saat ini. Pelaksanaan BPNT di Jayapura telah dilaksanakan sejak Oktober 2018.

Di Jayapura, kuota keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 19.781 KPM. Rinciannya, KPM program keluarga harapan (PKH) sebanyak 11.082 KPM dan KPM Non PKH 8.699 KPM. Namun, ditemukan 10.215 KPM gagal buka rekening sehingga belum semua KPM merasakan manfaat bantuan BPNT.

“Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kota dapat memperbaiki data gagal burekol (buka rekening kolektif) agar KPM dapat memanfaatkan bantuan secara maksimal,” ujar Direktur Penanganan Fakir Miskin (PFM) Wilayah III Ditjen PFM Kementerian Sosial (Kemensos) Abdul Hayat, Sabtu, 9 Februari 2019. 



Sementara itu, untuk meningkatkan realisasi pembelanjaan BPNT mencapai 100 persen, dibutuhkan dukungan dan langkah efektif dari Pemerintah Kota dan Himbara (BNI) dalam membantu KPM agar dapat memanfaatkan bantuan pangan. 

“Saat ini, Direktorat PFM Wilayah III telah mengeluarkan perintah penyaluran sebesar Rp1.052 miliar untuk 9.566 KPM yang diberikan kepada KPM BPNT di Kota Jayapura,” ujar Abdul.



Provinsi Papua, kata Abdul, diharapakan dapat menjadi BPNT pada 2019. Untuk mencapai target itu, diperlukan langkah-langkah yang dinamis untuk menunjang pelaksanaan BPNT, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai meliputi jaringan, ketersediaan pangan, dan ketersediaan e-Warong.

“Dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan Himbara harus terjalin dengan kuat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga program BPNT ini dapat berjalan secara maksimal diseluruh wilayah Indonesia,” ucap Abdul.


BPNT Kota Ambon Capai 74,23%

Di Provinsi Maluku, telah terlaksana program BPNT di dua Kota yaitu di Kota Ambon dan Kota Tual. Kota Ambon melaksanakan BPNT pada bulan Oktober 2018. Kuota KPM Ambon sebanyak 11.263 KPM yang terdiri atas KPM PKH sebanyak 7.266 dan KPM Non PKH 3.997 KPM. Total jumlah bantuan yang diberikan Kementerian Sosial ke kota ambon dalam program BPNT sebesar Rp. 1.238.930.000 setiap bulan. 



Realisasi pembelanjaan BPNT di Kota Ambon mencapai 74,23 persen. Angka ini cukup baik grafik pemanfaatan bantuannya, namun perlu ditingkatkan lagi untuk sosialisasi dan edukasi kepada KPM dalam membelanjakan bantuan. Guna mendukung hal itu diperlukan sinergi yang kuat antar Tim Koordinasi Daerah, Himbara (BRI) dan Pendamping. 

Provinsi Maluku yang terdiri atas 11 Kabupaten/kota diharapkan seluruhnya dapat menjadi BPNT pada 2019.

Langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkannya yaitu memastikan ketersediaan infrastruktur memadai meliputi jaringan, ketersediaan pangan, ketersediaan e-Warong dan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat, daerah, dan Himbara harus terjalin dengan kuat sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga program BPNT dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.


(ROS)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA