Komisi V DPR Kritisi Parkir Terminal Bandara Soetta

Farhan Dwitama    •    Kamis, 07 Jun 2018 15:08 WIB
infrastrukturbandara
Komisi V DPR Kritisi Parkir Terminal Bandara Soetta
Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Foto: MI/Agus Mulyawan

Tangerang: Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) inspeksi mendadak untuk memantau persiapan mudik lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis, 7 Juni 2018. Sejumlah kritikan dilontarkan dewan.

Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo mengkiritisi kemacetan yang terjadi. Khususnya Terminal I Bandara Soetta sebagai terminal yang banyak menerbangkan perjalanan domestik.

"Saya melihat Terminal I sangat macet, terutama karena antrean kendaraan yang hendak masuk area terminal. Padahal kendaraan ini hanya hanya drop-off penumpang," katanya, Kamis, 7 Juni 2018.

Alur masuk kendaraan drop-off diharapkan bisa diatur lebih baik. Selain itu, mereka menemukan sejumlah permasalahan soal sistem tiket parkir.

"Saya lihat pembayaran tiket itu tidak diterapkan pada terminal dua dan tiga, kenapa ini penangannya beda. Harusnya disamakan untuk menghindari antrian panjangan dan kemacetan," terang dia.

Pihaknya meminta agar pengelola Bandara secepatnya menangani aturan yang berbeda dalam satu bandara tersebut.

"Ini jangan sampai menghambat arus mudik dan balik lebaran nanti, karena macet saja. Harusnya kalau kendaraan yang drop tidak perlu dikenakan biaya, jangan disamakan dengan yang parkir," kata Sigit.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II M Awaluddin yang turut mendamping sidak tersebut akan mengevaluasi aturan pembayaran pada Terminal I Bandara Soetta ini.  Pihaknya beralasan, penerapan sistem ticketing atau parkir berbayar pada terminal 1 karena perbedaan pola drop off kendaraan pengantar penumpang.

"Untuk terminal dua dan tiga sudah tidak ada pembayaran masuk kendaraan untuk yang melakukan drop, karena sudah dua level dengan keberangkatan di atas dan keberangkatan di bawah. Sementara, kalau terminal satu masih satu level," bilang Awal.

Sistem ini yang kemudian menjadikan para pengantar dan penjemput mau tak mau masuk ke area parkir kendaraan. "Maka dari itu harus berbayar, tapi ini akan kita evaluasi," ucapnya.


(SUR)