DJP Sulselbartra Layani Pengurusan Tax Amnesty hingga Tengah Malam

Andi Aan Pranata    •    Selasa, 21 Mar 2017 10:10 WIB
tax amnesty
DJP Sulselbartra Layani Pengurusan Tax Amnesty hingga Tengah Malam
Ilustrasi pajak, Ant

Metrotvnews.com, Makassar: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menambah jam pelayanan hingga malam hari. Sehingga wajib pajak dapat mengurusi program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga Jumat 31 Maret 2017.

Kepala Bidang Humas DJP Sulselbartra Aris Bamba mengatakan penambahan jam masa pelayanan berlaku mulai 27 hingga 31 Maret. Masyarakat dapat mengurusi permohonan tax amnesty dari pukul 08.00 sampai dengan 24.00 Wita.

Aris mengatakan pelayanan berlangsung mulai Senin sampai dengan Minggu. Sehingga masyarakat dapat mengurusi tax amnesty.

"Kami mengharapkan seluruh wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi dan memanfaatkan masa pengampunan pajak ini," kata Aris di Makassar, Senin 20 Maret 2017.

DJP Sulselbartra, kata Aris, menghimpun tebusan pengampunan pajak senilai Rp1,04 triliun. Nilai terbesar diperoleh pada periode pertama, yakni Rp865,29 miliar dari 9.090 wajib pajak. Pada periode kedua berkisar Rp140,31 miliar. Sedangkan untuk periode ketiga, hingga akhir Februari diketahui sebesar Rp34,8 miliar.

Aris mengungkapkan, uang tebusan yang dihimpun sebagian besar dari kota Makassar. Masing-masing Kantor Pajak Pratama (KPP) Makassar Utara, Rp336,91 miliar; KPP Makassar Barat, Rp289,1 miliar; KPP Makassar Selatan, Rp167,55 miliar. Pendapatan terendah dari KPP Majene, Rp3,27 miliar; dan KPP Bulukumba, Rp4,59 miliar.

Para pemohon pengampunan pajak, umumnya didominasi aparatur sipil negara dan pelaku UMKM. "Sasaran utama kami memang UMKM. Kami juga berharap dari kalangan lain bisa berpartisipasi pada periode III ini, hingga masa akhir pelayanan 31 Maret nanti," ujar Aris. 


(RRN)

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

Golkar Ancam Pecat Dolly Kurnia

2 hours Ago

Golkar akan menerapkakan aturan partai terhadap kader yang dianggap melanggar aturan dan indisi…

BERITA LAINNYA