Pemerintah Tunda Pemekaran 314 Daerah

Astri Novaria    •    Selasa, 29 Aug 2017 08:35 WIB
pemekaran daerah
Pemerintah Tunda Pemekaran 314 Daerah
Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Foto: Humas Kalbar/Rinto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan menunda realisasi pemekaran 314 daerah otonomi baru (DOB) yang telah diusulkan. Alasannya, pemerintah tidak memiliki anggaran.

"Hasil diskusi kami dengan Kementerian Keuangan belum ada keperluan memotong anggaran untuk 314 daerah otonomi baru (DOB). Ini harus dipertimbangkan karena kondisi keuangan kita," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tjahjo membantah bahwa pemerintah melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah. Ia menegaskan pemerintah hanya menunda sebab kondisi keuangan negara yang tidak memadai.

"Bukan pemerintah menolak, bukan pemerintah moratorium, tetapi menunda. Untuk tahun ini belum ditindaklanjuti, hasil monitoring kita cukup rawan kalau dilakukan. Tidak ada aturan yang melarang, tetapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan," tandasnya.

Tjahjo menuturkan, pemerintah saat ini ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas. Presiden RI Joko Widodo pun telah mencanangkan pembangunan dari perbatasan.

Baca: Tak Kunjung Berhasil, Daerah Pemekaran Berpotensi Digabungkan

Kemendagri sebelumnya menyiapkan tiga skenario pemekaran daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

"Ketiga skenario pemekaran tersebut meliputi, skenario longgar, sedang, dan ketat," kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, didampingi Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy dan Ahmad Riza Patria.

Menurut Sumarsono, dalam skenario longgar ada 264 daerah pemekaran yang meliputi 23 provinsi, 192 kabupaten, dan 49 kota.

Skenario sedang ada 202 daerah pemekaran meliputi, 12 provinsi, 113 kabupaten, dan 77 kota. Kemudian, skenario ketat ada 101 daerah pemekaran, meliputi 11 provinsi, 78 kabupaten, dan 12 kota.

Baca: Madura Minta Keistimewaan

Meski begitu, Mendagri pun mengutarakan berbagai kendala pemekaran daerah, seperti beban APBN yang kian berat, penetapan wilayah perbatasan, penataan aset, pengalihan pembiayaan, alokasi, sarana dan prasarana, serta tata ruang wilayah.

Kendala lainnya, masih lemahnya regulasi untuk pembentukan dan penggabungan daerah maupun munculnya konflik horizontal, serta kuatnya politisasi dan sentimen kedaerahan.




(UWA)