Kubu Djan Tuntut Penerbitan SK Kemenkumham

Andi Aan Pranata    •    Senin, 09 Oct 2017 14:32 WIB
kisruh pppppp
Kubu Djan Tuntut Penerbitan SK Kemenkumham
Pengurus PPP Sulsel kubu Djan Faridz mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel di Makassar

Metrotvnews.com, Makassar: Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar, Senin 9 Oktober 2017. Mereka menyerahkan surat pernyataan sikap, menuntut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan tentang kepengurusan yang sah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Irwan Ince, mengungkapkan, desakan kepada Menteri Yasonna sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 504K tahun 2015. Putusan tersebut, yang diperkuat putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tahun 2017 memberikan kekuatan terhadap kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta, di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

“Keputusan sudah inkracht sejak dua tahun lalu, tapi amat disayangkan Menteri Hukum dan HAM belum bersikap tegas. Kami khawatir kondisi ini menjadi bola salju yang berefek besar,” kata Irwan di Makassar, Senin 9 Oktober.

Irwan mengatakan, kader dan pengurus PPP se-Sulsel berharap menteri mengambil langkah konkret dalam waktu dekat. Sebab jangan sampai, partai berlambang ka’bah yang dirugikan karena tidak bisa ikut pemilu. Mengingat pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu butuh pengesahan SK menteri.

Lebih lanjut, Irwan menyampaikan bahwa penyerahan surat pernyataan hari ini digelar kader PPP di seluruh Indonesia secara serentak. Diharapkan, aksi ini mengetuk hati Menteri Yasonna. Jika tidak, menurutnya sudah sepatutnya Presiden Joko Widodo memberhentikan pembantunya tersebut.

“Jika keinginan representatif warga PPP ini diabaikan, kami tidak bisa menjamin akan timbulnya aksi-aksi yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Surat pernyataan PPP Sulsel diterima Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Sahabuddin Kilkoda. Terpisah, Sahabuddin menyatakan akan meneruskan surat tersebut kepada menteri. Dalam hal ini pihaknya tidak bisa bersikap apa-apa, sebab pengakuan terhadap parpol sepenuhnya ada di tangan menteri.

“Kami hanya pantas menerima, dan selanjutnya diteruskan ke pusat. Intinya surat pernyataan ini kami terima dengan senang hati,” kata Sahabuddin.


(ALB)

KPK Tunggu Pemberitahuan Praperadilan Fredrich

KPK Tunggu Pemberitahuan Praperadilan Fredrich

5 hours Ago

Hingga kini KPK masih fokus menuntaskan proses penyidikan kasus merintangi perkara korupsi KTP-…

BERITA LAINNYA