Driver Online Meminta Kebijakan Kuota Diuji Ulang

Mulyadi Pontororing    •    Kamis, 08 Mar 2018 19:22 WIB
transportasi berbasis aplikasi
Driver Online Meminta Kebijakan Kuota Diuji Ulang
Transportasi online, Medcom.id - M Rizal

Manado: Ratusan sopir transportasi berbasis daring berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menuntut pemerintah mengkaji ulang pembatasan kuota taksi daring di Sulut.

Aksi digelar sopir yang tergabung di Wadah Asiosiasi Online (WAO) di Kota Manado, Kamis, 8 Maret 2018. Mereka menyikapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 soal penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan Gubernur Sulut pun menetapkan kuota sebanyak 992 kendaraan.

Menurut Ketua WAO Christian Yokung, aksi ini merupakan pernyataan sikap atas Permenhub  Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Gubernur Sulut.

Ia  meminta wakil rakyat menemui para sopir dan kembali membicarakan aturan pembatasan kuota yang ada di Sulut yang dianggap tidak berpihak pada sopir taksi daring.

"Sudah berapa kali kami menemui dinas perhubungan untuk mengkaji kembali aturan taksi online di dalam pergub. Bahkan hingga pergantian kepala dinas, tapi apa janjinya, janji kosong. Katanya kami akan difasilitasi, akan dikomunikasikan. Tapi apa yang terjadi, di media-media cetak tertulis aturan sudah dibuat dan sudah masuk biro hukum, kami sangat menyayangkan itu," kata Yokung dalam orasinya.

Dirinya juga mempertanyakan sikap Komisi III DPRD Sulut yang juga membidangi soal transportasi yang menyetujui soal peraturan tersebut. Seharusnya, kata Yokung, wakil rakyat turut memperjuangkan kepentingan warganya. Bahkan kata dia, di media-media massa Komisi III DPRD Sulut mengumbar akan menampung aspirasi semua pihak.

"Namun, pertanyaan kami aspirasi pihak yang mana yang ditampung? Karena jika peraturan itu dibuat, maka ribuan sopir akan bermasalah, bahkan sampaikan mengancam stabilitas keamanan. Apakah Anda (Komisi III DPRD) tahu itu?" tururnya.

Menurutnya, ribuan sopir masih dalam masa kredit mobil. Jika aturan itu diberlakukan, ia khawatir mengancam keberlangsungan perekonomian para sopir. Sehingga dirinya mempertanyakan apakah dampak itu nantinya akan ditanggung oleh wakil rakyat atau pemerintah.

Pantauan Medcom.id, orasi para sopir dilakukan secara bergantian, para sopir yang ingin menyampaikan aspirasinya diberi kesempatan secara bergantian.

Kebanyakan mereka menyampaikan regulasi yang akan disahkan saat ini tidak berpihak pada mereka. Sehingga mereka mengancam jika regulasi ini disahkan maka mereka tidak akan memilih kembali para wakil rakyat yang tak memperjuangkan nasib mereka pada 2019 mendatang.

"Regulasi yang kalian (wakil rakyat) buat membunuh kami. Kita akan lawan. Ingat kawan-kawan merrka yang tak mau memperjuangkan aspirasi kita, jangan pilih mereka di 2019," teriak salah satu sopir yang diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya di depan gedung dewan.



(RRN)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA