Pemerintah Disebut tak Siap Revisi UU Otsus Papua

Faisal Abdalla    •    Selasa, 12 Dec 2017 23:58 WIB
otonomi daerahpapua
Pemerintah Disebut tak Siap Revisi UU Otsus Papua
Diskusi bertajuk 'Ekspos Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua--Kiri Fadli Zon, kanan Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad--Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: Pemerintah belum siap merevisi Undang Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pelaksanatugas Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah.

"Kami (DPR) sudah beberapa kali menyampaikan pada pemerintah perlunya revisi Otsus Papua. Tapi dari sisi pemerintah yang kelihatannya belum siap," ujar Fadli di Hotel Mercure, Glodok, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017. 

Ketidaksiapan pemerintah, lanjut Fadli, bisa dilihat dari belum adanya usulan dari pemerintah untuk membahas UU nomor 21 tahun 2001 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Prolegnas yang baru disahkan pada masa sidang lalu, dari 50 daftar Prolegnas prioritas, UU Otsus Papua belum termasuk ke dalamnya. 

"Walaupun DPR bisa mengajukan dengan hak inisiatif, namun kalau pemerintah belum mau, berarti kita belum bisa melaksanakan," tukas Fadli. 

Baca juga: Fadli Zon Akui UU Otsus Papua Perlu Direvisi

Lebih lanjut lagi, Fadli mengimbau agar pemerintah segera melakukan evaluasi terkait implementasi UU Otsus Papua tersebut. Menurutnya hal tersebut penting dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua.  

"Adanya Kebijakan Otsus harus mampu menjawab keinginan rakyat Papua untuk menjadikan tanahnya tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi dalam bingkai NKRI," tutup Fadli. 


(CIT)