Empat Pimpinan DPRD Sulbar Bakal Diperiksa Terkait Penyimpangan APBD

Andi Aan Pranata    •    Jumat, 06 Oct 2017 15:28 WIB
kasus korupsi
Empat Pimpinan DPRD Sulbar Bakal Diperiksa Terkait Penyimpangan APBD
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Jan S. Maringka -- MTVN/Andi Aan Pranata

Metrotvnews.com, Makassar: Sebanyak empat pimpian DPRD Provinsi Sulawesi Barat bakal diperiksa pekan depan terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan proses dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD) 2016. Keempatnya yaitu Ketua DPRD Andi Mappangara serta tiga wakilnya, masing-masing Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan H. Harun.

"Keempatnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, sebelum mereka dibawa ke pengadilan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Jan S. Maringka di Makassar, Jumat 6 Oktober 2017.

Jan menjelasakan, empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat itu diduga bekerjasama menyusun pokok gagasan APBD tanpa melalui pembahasan. Keempatnya dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus dugaan penyimpangan dana APBD senilai Rp360 miliar.

"Kita tidak ingin ada tunggakan di kasus ini. Kita ingin segera mempercepat proses hukumnya," lanjut Jan.

(Baca: Empat Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka Korupsi APBD)

Menurut Jan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya nanti. Usai memeriksa legislator, sejumlah pejabat eksekutif akan ikut diperiksa. Penyidik bakal menyasar pihak-pihak yang dianggap punya keterlibatan.

"Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Ini baru tahap pertama, di mana kita baru menetapkan orang yang paling bertanggungjawab," tegas Jan.

Sebelumnya, Andi Mappangara dan tiga wakilnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi. Saksi antara lain para anggota DPRD, pimpinan instansi pemerintah provinsi, pejabat pengadaan, perusahaan swasta, dan pihak terkait lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai unsur pimpinan DPRD, keempatnya diduga bersepakat menetapkan anggaran senilai Rp360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada 45 orang legislator. Sebanyak Rp80 miliar kemudian terealisasi pada 2016 untuk kegiatan di sejumlah instansi.

(Baca: Ketua DPRD Sulbar Belum Dapat Informasi Resmi Penetapan Status Tersangka)

Empat tersangka dianggap memasukkan anggaran seolah-olah berdasarkan aspirasi masyarakat. Padahal, pokok-pokok anggaran tidak melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman APBD Tahun Anggaran 2016.

Tersangka juga diketahui meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung sebagai pengguna anggaran publik. Sedangkan, dana tersebut pada kenyataannya untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal, Pasal 3 juncto Pasl 64 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(NIN)

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

KPK akan Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

4 hours Ago

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Setya Novanto menjadi pintu masuk Kom…

BERITA LAINNYA