Dishub Tangsel Ketiban Pulung Penerapan PM 32 Tahun 2016

Farhan Dwitama    •    Selasa, 21 Mar 2017 08:59 WIB
polemik taksi online
Dishub Tangsel Ketiban Pulung Penerapan PM 32 Tahun 2016
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Tangerang: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek yang dilimpahkan pusat ke daerah disebut sebagai ketidakmampuan Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Angkutan, dalam mengatur taksi online.

"Kita sudah sering mengusulkan untuk mengatur ini semua, sementara setiap hari armada selalu nambah-nambah terus. Persoalan ini sebetulnya Dirjen (Angkutan) sudah nyerah, makanya dilimpahkan ke provinsi," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tangerang Selatan Yusron Siregar, Selasa, 21 Maret 2017.

Diaku Yusron, kebijakan tersebut pada satu sisi seharusnya memberi keuntungan bagi pemda setempat. Pemerintah daerah bisa memperoleh keuntungan dari uji kir, pajak kendaraan, dan pemilik wajib berbadan hukum sesuai domisili.

"Tapi, selama ini apa keuntungan yang diperoleh Kota Tangsel dengan keberadaan taksi online? Tidak ada. Mereka datang dari mana-mana tidak melakukan uji kir. Seharusnya yang marah bukan kami, tapi pemerintah daerah. Kami tidak mempersoalkan pelat hitam atau kuning, yang penting ada tanda dan uji kir karena mobil pribadi bagian dari angkutan sewa," ucapnya.

(Baca: Sopir Minta Aturan Taksi Online Diterapkan)

Menurut Yusron, kondisi saat ini sudah salah kaprah. Sehingga, persaingan antarangkutan tak lagi dapat dibendung. Pemilik angkutan kota (angkot) dan taksi konvensional sangat dirugikan.

Organda, lanjut Yusron, sebenarnya telah menetapkan kebijakan tarif atas bawah. Tujuannya, ketika ada lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingkat kemacetan tinggi, argo yang diterapkan tidak melebihi batas.

"Termasuk saat BBM turun, tarif pun harus ikut turun," tambah Yusron.

(Baca: Revisi PM 32/2016 Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel Sukanta menjelaskan, peraturan taksi online akan diterapkan pada masing-masing wilayah tingkat provinsi yang disebarkan ke kabupaten kota. "Diserahkan bukan ke kota, bupati atau wali kota, tapi ke gubernur. Itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi, itu semua baru rencana," kata dia.

Alurnya, kata Sukanta, dari gubernur akan diterapkan ke seluruh wilayah. Pemerintah kota sifatnya hanya mengikuti apa yang sudah diatur dalam kebijakan provinsi yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

"Tugas pemerintah kota sifatnya hanya memfasilitasi saja. Sebetulnya, pemerintah daerah yang ketiban pulung dengan hadirnya taksi online. Seharusnya, pusat membuat aturan lengkap," cetusnya.

Tidak kalah penting, yang juga harus diatur sebenarnya angkutan umum dengan sepeda motor. Sebab, Undang-undang Transportasi Tahun 2009 menyatakan bahwa sepeda motor bukan kendaraan angkutan.


(NIN)

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

Sandi Ajak Warga Minang di DKI Gabung OK OCE

10 hours Ago

pihaknya bakal mengajak asosiasi para pedagang pasar untuk bergerak bersama menciptakan ekonomi…

BERITA LAINNYA