Pemkab Kayong Utara Telah Menerapkan UU Desa Sejak 2008

Agung Widura    •    Selasa, 12 Sep 2017 15:51 WIB
Pemkab Kayong Utara Telah Menerapkan UU Desa Sejak 2008
Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat diskusi publik di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat -- MTVN/Agung Widura

Metrotvnews.com, Pontianak: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, menjadi yang pertama mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi UU Desa sudah dilakukan sejak 2008, saat Kayong Utara baru saja memisahkan diri dari Kabupaten Ketapang.

Saat itu, tidak ada jalan lain yang dilakukan selain memperbaiki infrastruktur yang ada di desa. Pemkab Kayong Utara juga membentuk tim verifikasi pada setiap kegiatan pemerintah desa sebagai upaya percepatan pembangunan.

"Kami membentuk tim verifikasi ini agar pengawasan anggaran dana desa yang dimulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tidak ada pertentangan dengan RPJM kabupaten," kata Bupati Kayong Utara Hildi Hamid di Hotel Mercure, Pontianak, Selasa 12 September 2018.

Hildi menjelaskan, implementasi UU Desa adalah diterbitkannya lima peraturan daerah dan 30 peraturan bupati pada 2015. Sedangkan, pada 2016 ada tiga peraturan daerah dan 13 peraturan bupati. Disusul dua peraturan daerah dan lima peraturan bupati pada 2017.

"Pembangunan desa menjadi fokus kerja kita untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat agar tidak tergantung lagi dengan pemerintah daerah/kabupaten," ungkapnya.

Muhammad Isa, peneliti Lembaga Gemawan, mengatakan, percepatan pembangunan mensyaratkan adanya pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten. Mereka diminta responsif serta cepat membuat kebijakan untuk memfasilitasi dan mensupervisi desa agar dapat melaksanakan paradigma desa membangun.

"Tantangan membangun dari tingkat desa ini sangat berat. Tugas kita bersama adalah melengkapi prasyarat prosedur demokrasi dan manajemen pengolahan desa agar bisa dilaksanakan secara baik sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah," jelasnya.

Menurut Isa, perluasan partisipasi dan inisiatif masyarakat adalah salah satu kunci dalam proses pembangunan desa. "Kita berharap, adanya pengembangan BUMDes sebagai ekonomi baru di desa yang berorientasi pada kesejahteraan warga dapat membina kerukunan sosial dan merawat ekologi sebagai penghidupan dapat berkelanjutan," pungkasnya.
(NIN)

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

Istri Besuk Setya Novanto di Rutan KPK

3 hours Ago

Keluarga telah diizinkan untuk membesuk Setya Novanto di Rutan KPK. Istri didampingi dua kolega…

BERITA LAINNYA