Bahas Persoalan Bukit Soeharto, Legislator Usul Dibentuk Pansus

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 09 Aug 2018 19:20 WIB
berita dpr
Bahas Persoalan Bukit Soeharto, Legislator Usul Dibentuk Pansus
Bahas Persoalan Bukit Soeharto, Legislator Usul Dibentuk Pansus. (Foto: Dok. DPR)

Jakarta: Kawasan Bukit Soeharto di Kalimantan Timur sudah rusak akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh penambang-penambang liar. Agar kawasan ini bebas dari aktivitas penambangan, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus).

Mukhtar menegaskan persoalan Bukit Soeharto yang telah menjadi kawasan pertambangan ilegal itu dijadikan Pansus di DPR RI agar pembahasan lebih spesifik, karena dalam persoalan ini harus ada yang bertanggung jawab. Dalam kasus ini, negara telah dirugikan, kemudian ada orang-orang yang diuntungkan namun tidak menguntungkan bagi daerah.

“Negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini. Negara harus hadir menjaga kawasan alam Indonesia. Kerusakan Bukit Soeharto tidak memberikan pendapatan terhadap daerah, tetapi justru mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada generasi kita selanjutnya. Negara harus menunjukkan kedaulatannya,” kata Mukhtar, saat melakukan kunjungan langsung ke kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, dikutip keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Agustus 2018.

Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan Presiden Indonesia keenam Soeharto, pada 1991. Kemudian pada 2004 berubah menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup, menjaga satwa, dan melindungi pohon-pohon di kawasan tersebut.

“Bukit Soeharto ini telah menjadi role model bagi pengelolaan hutan Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh dunia, dan dijadikan sebagai role model dunia. Namun sekarang Bukit Soeharto seluas 61.850 hektar (ha) berubah total menjadi kawasan pertambangan ilegal batu bara,” kata politisi Partai Hanura itu.

Ia menambahkan, banyak pihak yang mengambil dan mengekspolorasi batu bara kalori tinggi di dalamnya, yang oleh pemerintah daerah dianggap tidak diketahui dan tidak ada kontribusi ke Pemda. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran besar dan kasat mata, namun aparat hukum abai dalam proses ini. Padahal aktivitas penambangan ilegal ini tidak jauh dari jalan raya dan mudah diakses.

“Kami, Komisi VII, sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberi police line di kawasan tersebut, dan meminta segera dilakukan audit lingkungan dan pengawasan oleh KLHK. Kita akan mengembangkan dalam rapat teknis di Komisi VII nanti,” ungkap politikus dapil Sulsel itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Dardiansyah. Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan bahwa pembentukan Pansus terhadap persoalan Bukit Soeharto perlu digulirkan karena penambangan ataupun aktivitas yang dilakukan khususnya di kawasan yang dilindungi harus sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

“Jangan sampai melanggar undang-undang dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar,” ucapnya. 



(ROS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA