Sekolah Tapal Batas, Asa Pendidikan Anak di Perbatasan

M Studio    •    Kamis, 08 Mar 2018 16:04 WIB
berita dpr
Sekolah Tapal Batas, Asa Pendidikan Anak di Perbatasan
Sekolah Tapal Batas Ibtidaiyah Ar-Rasyid (Foto:Antara/Fachrurrozi)

Nunukan: Sekolah Tapal Batas didirikan Yayasan Ar-Rasyid Nunukan di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran sekolah tersebut menjadi media belajar anak-anak di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Tim Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X DPR RI memberikan apresiasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Abdul Fikri Faqih mengatakan, kehadiran sekolah tersebut menjadi harapan bagi orang tua yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Sebab, TKI yang bekerja di wilayah Malaysia tak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Malaysia. Bahkan, sebelum adanya Sekolah Tapal Batas, banyak anak TKI yang tidak bersekolah.

"Kami mengapresiasi langkah Ibu Suraidah (Kepala Sekolah Tapal Batas) yang mendirikan sekolah setingkat Madrasah Ibtidaiyah. Dan untuk tingkat SMP dan SMA, dengan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengejar Paket B dan C. Ini tentunya harus mendapat apresiasi dan atensi, sehingga kita dapat membantu untuk sekolah-sekolah di perbatasan,” kata Fikri, dalam keterangan persnya.

Politisi F-PKS itu menilai, fasilitas pendidikan untuk anak-anak TKI di perbatasan dengan Malaysia terkesan tidak dijamin. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pendidikan yang layak menjadi hak setiap setiap warga negara. Sudah seharusnya negara hadir menyelesaikan permasalahan di daerah perbatasan.

“Dari kunjungan ini, Panja Dikdasmen menemukan banyak fakta yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan kita harus berbenah. Untuk mendapatkan formula yang baik untuk pendidikan di masa depan, kita harus melihat Indonesia secara utuh. Tidak hanya Jawa, tapi juga di daerah perbatasan,” kata Fikri.

Fikri dan Tim Panja pun menemukan beberapa masalah yang dihadapi Sekolah Tapal Batas. Pertama, terkait sarana prasarana serta infrastruktur sekolah. Kendati sudah mendapatkan bantuan, namun kondisinya mesti ditingkatkan. Kemudian terkait tenaga pengajar yang dinilai minim. Sehingga diperlukan langkah dari Pemerintah Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), agar dapat meningkatkan guru untuk mengajar di daerah perbatasan.

“Usulan dari Pemprov Kaltara, untuk mengangkat dan memprioritaskan putera-puteri daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajar. Namun harus diakui, untuk mengajar di daerah perbatasan, jika tidak ada jaminan kesejahteraan, tentu tidak menarik. Harus diimbangi dengan insentif dan jaminan, serta tunjangan kemahalan,” kata Fikri mengusulkan.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan, sekolah-sekolah di daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus yang sangat serius dari pemerintah. Selain karena ada sisi politis, yakni berbatasan dengan negara tetangga, daerah perbatasan juga menjadi cerminan Indonesia.

“Terkait sisi politis di daerah perbatasan ini, harus ada kesamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif, baik di daerah maupun pusat. Sehingga dalam membuat kebijakan, memiliki  langkah yang sama. Ketika kebijakan yang dibuat sudah tepat dan sama sikapnya, baru kemudian teknisnya dijalankan oleh pemerintah. DPR akan mengawasi pelaksanaan teknisnya,” ucap politisi F-PG itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah Tapal Batas Suraidah mengakui, masih ada permasalahan yang dihadapi sekolah yang dipimpinnya, di antaranya minimnya guru, infrastruktur gedung, maupun minimnya koleksi buku. Akibat dari minimnya koleksi buku, literasi guru dan murid rendah.

Sebagai informasi, untuk menuju Sekolah Tapal Batas di Pulau Sebatik tidak mudah. Selain jarak yang cukup jauh dari Tarakan, infrastruktur di beberapa titik kurang memadai. Diperlukan hampir tiga jam perjalanan kapal dari Tarakan menuju Pelabuhan Sungai Pancang di Pulau Sebatik. Kemudian, dilanjutkan perjalanan darat hampir 1 jam menuju Sekolah Tapal Batas, dengan melewati beberapa jalanan yang kondisinya berlubang, dan kontur jalanan yang rendah dan tinggi.

Kondisi cuaca di laut yang tidak bisa diprediksi, bahkan membuat kapal tidak bisa berlayar. Hal itu pun terjadi pada rombongan Komisi X DPR RI. Dijadwalkan Komisi X DPR RI akan bertolak dari Sebatik menuju Tarakan pada Selasa, 6 Maret 2018 malam. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk berlayar, rombongan urung melanjutkan perjalanan, dan bermalam di Sebatik. Baru pada keesokan paginya, rombongan Komisi X DPR RI berlayar menuju Tarakan.


(ROS)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA