Jacobus, Si Kecil dengan Langkah Besar

Rizki Yanuardi    •    Sabtu, 16 Sep 2017 18:22 WIB
perlindungan anakkemanusiaan
Jacobus, Si Kecil dengan Langkah Besar
Jacobus Theodorus Kalo. (Foto: Rizky Yanuardi)

Metrotvnews.com, Kupang: Jacobus Theodorus Kalo, (55 tahun), lelaki asal Desa Faenake, Kecamatan Boikumi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, patut diacungi jempol. Jacobus bersama istrinya, Emrentiana bin Sasis (46 tahun), memelopori elemen masyarakat untuk segera melaporkan segala tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang kerap dialami warga.

Pasalnya, pria bertubuh tidak terlalu tinggi ini (kurang dari 150 centimeter), bisa dijuluki si Kecil dengan Langkah Besar. Tanpa pamrih, ia rela sesekali meninggalkan pekerjaannya yang hanya menjadi petani kebun (jagung dan padi). Meskipun sekadar mengurusi persoalan yang ada di masyarakat Desa Faenake, yang kebanyakan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa kaum perempuan dan anak.

Pernah gara-gara menerima pengaduan seorang warga di tahun 2013 soal KDRT, Jacobus harus bermalam di Hotel Prodeo. Awalnya, seorang warga perempuan di desanya meminta perlindungan mendatangi rumah Jacobus. Sebelum sempat mendengar pengaduan secara lengkap, Bapak Tua (istilah orang Timor untuk suami) si perempuan, mengamuk di rumah Jacobus. 

Tak ayal, bogem mentah si Bapak Tua sempat menjatuhkan Jacobus ke lantai. Saat pelaku berusaha menganiaya istrinya, Jacobus bangkit dan berhasil melumpuhkan si penyerang. Kasus pun berbuntut panjang. Si penyerang malah melaporkan Jacobus telah melakukan penganiayaan. Kamar jeruji besi akhirnya jadi tempat menginap Jacobus selama tiga hari.

Bukannya kapok, Jacobus malah tetap menyuarakan kebenaran di tengah masyarakatnya hingga saat ini. Karena sepak terjangnya itu, Plan International Indonesia, sebuah organisasi hak anak dan kemanusiaan independen yang juga berkomiten agar anak hidup terbebas dari kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan, menginisiasi dan memilih Jacobus menjadi ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). 

Buah kerja Jacobus pun semakin terlihat nyata. Di tahun 2015, Jacobus diundang Yohana Nembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Di kementerian, Jacobus diminta bercerita pengalamannya menjadi relawan yang bisa menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, terutama terkait perlindungan terhadap anak.

Berkah berlanjut, tahun berikutnya, tepatnya September 2016, Jacobus ditunjuk Plan mewakili Asia berbagi pengalaman di depan perwakilan negara-negara lain, yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Oslo, Norwegia. Menurut pengakuan Jacobus, ia mendapat aplaus dari perwakilan 46 negara yang hadir, dari 70-an yang diundang.

Menurut Irsyad Hadi, bagian Communication Specialist Plan Indonesia International, Jacobus diundang PBB untuk sharing, supaya negara-negara lain bisa ambil pelajaran dari keberadaan KPAD, terkait upaya perlindungan anak, yang mungkin tidak bisa semuanya di-handle negara. "Bahkan Pak Jacobus sempat kami (Plan) usulkan untuk menjadi voulenteer terbaik di dunia," ujar Irsyad Hadi.

Atas sumbangsihnya terhadap perlindungan anak, pada perayaan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) 2016 lalu, Jacobus mendapat penghargaan dari negara.

Saat ini, kesibukan Jacobus bertambah dengan adanya program percepatan pencatatan Akta Kelahiran. Bekerja sama dengan Plan International Indonesia dan lembaga dampingan Plan, Jacobus rela berjalan kaki naik turun jalan terjal di tengah iklim yang lumayan keras sekaligus mendukung program pemerintah dalam percepatan mendapatkan dokumen resmi. "Saya sampai harus menempuh perjalan hingga 11 kilometer untuk mendata warga," terangnya.

Padahal dulu Jacobus beranggapan dokumen resmi seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan sebagainya tidak diperlukan untuk para petani miskin di desanya. Dokumen itu dianggap tidak penting dan hanya dikhususkan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. 

"Kini semua menjadi penting, karena warga tidak akan mendapat haknya sebagai warga negara (seperti layanan kesehatan, beasiswa dan sebagainya) jika tidak memiliki dokumen resmi," kata pria yang memiliki tujuh anak dan tiga cucu ini penuh semangat.

Ketika ditemui di Balai Desa Faenake, Jacobus memberitahukan, dari sekian puluh warga desa, salah seorang warga sibuk mengurus dokumen gara-gara peluang anaknya kuliah di Pulau Kalimantan pupus. Pasalnya, anak tersebut tidak memiliki dokumen yang harus dipenuhi, yakni Akta Kelahiran.

Meski tanpa bayaran dan upah, Jacobus yang memang senang dengan anak-anak sedari dulu, bersama sang istri yang juga kader Posyandu, bertekad akan terus melakukan pekerjaannya itu. "Sampai tidak ada lagi kekerasan di rumah tangga dan sampai semua warga desa-desa yang ada di Kabupaten TTU memiliki dokumen resmi," ujar Jacobus.




Foto: MTVN/Rizky

Video: Menkes Kirim Tim Investigasi ke Kendari
 


(RIZ)