KPU RI Pantau Percetakan Surat Suara di Makassar

Muhammad Syawaluddin    •    Minggu, 20 Jan 2019 17:43 WIB
pilpres 2019pemilu serentak 2019
KPU RI Pantau Percetakan Surat Suara di Makassar
Komisioner KPU RI, Viryan Azis, saat memeriksa percetakan surat suara di PT. Adi Perkasa, jalan Adipura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 20 Januari 2019. Medcom.id/ Muhammad Syawaluddin.

Makassar: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis, memantau proses percetakan surat suara untuk Pemilu 2019 di PT. Adi Perkasa Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 20 Januari 2019.

Produksi surat suara untuk pemilu 2019 mendatang baik untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota tersebut sudah dimulai hari ini, serentak di seluruh Indonesia.

"Khusus untuk di PT. Adi Perkasa akan dicetak sebanyak 78 juta lebih surat suara ini untuk Pemilu di sembilan Provinsi yang ada di Indonesia,"  kata Viryan di lokasi.

Viryan mengatakan, PT. Adi Perkasa akan mencetak untuk Provinsi Gorontalo, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

Produksi surat suara yang dicetak di Kota Makassar tersebut akan dilakukan selama 60 hari sejak hari ini. Untuk kemudian didistribusikan ke sembilan wilayah atau provinsi terjauh.

"Selambat-lambatnya selesai pada awal Maret 2019. Setelah itu, dikirim ke KPU Kabupaten/kota. Dan disortir untuk memilah lembar suara yang sesuai standar," jelas Viryan.

Distribusi surat suara Pemilu 2019 diprioritaskan terlebih dahulu ke wilayah terjauh. Menurut Viryan, dalam manajemen pengiriman logistik surat suara yang paling prioritas adalah daerah terpencil, terluar, dan terdepan.

"Intinya daerah-daerah jauh dan sulit dijangkau yang diprioritaskan. Sementara perkotaan dan provinsi-provinsi yang dekat itu prioritas terakhir," pungkas Viryan.


(DEN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA