KPU Kembalikan Rp82 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Sulsel

Andi Aan Pranata    •    Selasa, 06 Nov 2018 20:28 WIB
pilkada serentakpilgub sulsel 2018
KPU Kembalikan Rp82 Miliar Sisa Anggaran Pilgub Sulsel
Lembar surat suara pada Pilgub Sulsel tahun 2018, Selasa, 6 November 2018. Medcom.id/ Andi Aan Pranata.

Makassar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan segera mengembalikan sisa anggaran Pemilihan Gubernur tahun 2018 senilai Rp82 miliar. Anggaran yang berasal dari dana hibah Pemprov Sulsel itu akan dikembalikan ke kas daerah.

Ketua KPU Sulsel Misna Attas telah melaporkan soal rencana pengembalian tersebut, saat bertemu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, di Kantor Gubernur jalan Urip Sumoharjo Makassar. Pengembalian anggaran disertai laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan Pilgub.

"Karena sudah tutup kas, makanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Dana itu masih ada, akan dikembalikan Rp82 miliar," kata Misna di Makassar, Selasa, 6 November 2018.

Pemprov Sulsel menyalurkan anggaran Pilgub kepada KPU melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tahun 2017, senilai total Rp456 miliar. Misna menjelaskan, anggaran awalnya dirancang dengan asumsi empat pasangan calon peserta Pilkada. Namun pada akhirnya hanya ada empat pasangan calon.

Menurut Misna, awalnya diperkirakan anggaran Pilgub menyisakan dana sekitar Rp50 miliar. Namun setelah melalui serangkaian rasionalisasi, penggunaan anggaran bisa ditekan sehingga sisanya lebih besar.

"Kemarin kita rasionalisasi, termasuk pada bahan dan alat kampanye," ujar Misna.

Pilgub Sulsel tahun 2018 diikuti tiga pasangan calon yang maju melalui partai politik, serta satu pasang lewat jalur perseorangan. Pemilihan dimenangkan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Mereka meraih 1.867.303 suara atau 43,87 persen dari total suara sah.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyambut baik pengembalian sisa anggaran Pilgub. Nurdin mengatakan, dana yang masuk ke kas daerah akan tetap disalurkan kepada KPU Sulsel dalam bentuk hibah yang lain. Sebab lembaga pemilu tersebut dianggap butuh dukungan untuk maksimal menjalankan tugas, terutama penyediaan kantor yang nyaman.

"Tentu dana itu nanti tetap akan kita kembalikan untuk KPU. Mereka butuh biaya operasional. Kendaraan akan kita siapin, kantor juga akan kita redesain supaya lebih representatif," ungkap Nurdin.


(DEN)