Sulsel Jalin Kerja Sama dengan Jerman untuk Pelayanan Publik

Andi Aan Pranata    •    Jumat, 10 Nov 2017 16:33 WIB
pelayanan publik
Sulsel Jalin Kerja Sama dengan Jerman untuk Pelayanan Publik
Menpan RB Asman Abnur menyaksikan penandatangan kerja sama Hub Pelayanan Publik di Makassar, dok: istimewa

Makassar: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kerja sama dengan Jerman untuk meningkatkan Hub Pelayanan Publik. Sulsel merupakan provinsi ketiga yang menjalin kerja sama dengan Jerman terkait pelayanan publik.

Jumat 10 November 2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyaksikan penandatanganan perjanjian teknis kerja sama tersebut di Makassar. Naskah kerja sama diteken Perwakilan Kedubes Republik Federal Jerman di Jakarta Rafael Teck, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latif, serta disaksikan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

"Saya berharap kerja sama dengan Jerman bisa mendorong pelayanan publik kita akan lebih baik," kata Menteri Asman dalam acara tersebut.

Kerja sama itu berupa inovasi dalam Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Inovasi itu mendorong pemanfaatan pengetahuan sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lancar. Warga pun lebih mudah menyampaikan kritik, keluhan, dan saran pada pemerintah dalam hal pelayanan publik.

Sebelum Makassar, Jawa Timur dan Sumatera Selatan telah menerapkan SP4N dengan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor), Sulsel jadi yang pertama di Indonesia bagian timur. Asman berharap pemerintah kabupaten dan kota juga menerapkan sistem serupa.

Baca: Urus Paspor, ke MPP Saja

Menurut Asman, Hub Pelayanan Publik juga didorong untuk melahirkan mal pelayanan publik di Sulsel. Layanan serupa telah hadir di Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi, dengan mengedepankan transparansi dan kecepatan layanan kepada masyarakat yang ingin mengurus berbagai jenis perizinan. Dari berbagai unit pelayanan publik, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta.

"Tinggal dikembangkan lagi. Di daerah kan sudah ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kita masukkan saja Kementerian Keuangan untuk urusan pajak, kemudian urusan kawin ada Kementerian Agama, sehingga semua ada di situ," kata Asman.

Gubernur Syahrul optimistis kerjasama ini mampu membenahi simpul inovasi pelayan publik. Dengan demikian pejabat dan aparat berkepentingan bisa terhindar dari kekeliruan dan kesalahan administrasi.

"Kita sama-sama berharap inovasi ini tidak berhenti di provinsi, tapi tertular hingga ke daerah," ujarnya.
 


(RRN)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

59 minutes Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA