Unjuk Rasa di Mimika Mendesak Freeport Mengikuti Aturan

   •    Selasa, 14 Mar 2017 12:59 WIB
freeport
Unjuk Rasa di Mimika Mendesak Freeport Mengikuti Aturan
Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia unjuk rasa di kantor Bupati Mimika, Papua, Jumat (17/2/2017). Antara Foto/Vembri Waluyas/pras/aww/17.

Metrotvnews.com, Mimika: Seratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Bangsa unjuk rasa di Bundaran Timika Indah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi damai ini mendukung pemerintah dalam polemik izin pengelolaan tambang Grasberg dan mendesak PT Freeport agar mengikuti peraturan.

Masa memadati bundaran Timika Indah sekitar pukul 09.00 WIT. Mereka membawa bendera Merah Putih dan beragam spanduk.

Koordinator aksi Solidaritas Anak Bangsa Tanzil Azharie mengatakan, aksi ini bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menyikapi situasi yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah pusat.

Massa menyampaikan delapan poin pernyataan sikap terkait persoalan Freeport dengan pemerintah di antaranya, mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017.

Tujuannya agar PT Freeport Indonesia mengalihkan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan melakukan divestasi saham sebesar 51 persen.

Massa juga mendesak PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pemurnian konsentrat (smelter) dan juga membayar pajak air permukaan sebesar Rp3,5 triliun kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Freeport juga didesak memberikan perhatian lebih besar kepada tujuh suku yang ada di Kabupaten Mimika sebagai pemilik hak ulayat. Termasuk mempertanggungjawabkan limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Mereka juga menuntut tanggung jawab Freeport atas tindakan sewenang-wenang merumahkan karyawan secara sepihak. (Antara)


(TRK)

Gus Solah Harap tak Ada yang Kena Kartu Merah di Pilkada DKI

Gus Solah Harap tak Ada yang Kena Kartu Merah di Pilkada DKI

4 hours Ago

Ibarat bermain bola, kompetisi dalam pilkada harus sehat dan tak ada yang bermain kasar.

BERITA LAINNYA