Pengelolaan Sampah Masalah Krusial Daerah

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 10 Oct 2017 15:01 WIB
berita dpd
Pengelolaan Sampah Masalah Krusial Daerah
Kunjungan kerja anggota Komite II DPD RI ke NTT. Foto: dok DPD

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite II DPD menyoroti permasalahan sampah di daerah. Banyak daerah belum bisa mengelola sampah dengan baik karena tidak dilengkapi teknologi pengelolaan yang mumpuni.

Hal itu terungkap saat Komite II DPD kunjungam kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampa.

Kunjungan ini diikuti Wakil Ketua Komite II I Kadek Arimbawa bersama anggota Komite II M. Saleh, Rahmiyati Jahja, Ibrahim Agustinus Medah, Aceng Fikri, M. Syukur, Tellie Gozelie, Mesakh Mirin, Asmawati, Malonda SP. Pertemuan di kantor perwakilan DPD dihadiri asisten 2 Sekda NTT, Dinas dari KKP, KLH, dan ESDM.

I Kadek Arimbawa mengatakan, sampah menjadi permasalahan krusial di kota dan daerah. Salah satu penyebab utamanya yaitu masih banyak tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) belum dilengkapi teknologi pengelolaan yang mumpuni.

"Masalah sampah krusial terutama di provinsi dan daerah yang sedang membangun. Diperlukan solusi dalam pengelolaannya," kata Arimbawa dalam keterangan tertulis, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia mengatakan, pengolahan di Jakarta sudah memanfaatkan tekhnologi, namun biaya yang mesti dikeluarkan tidak sedikit. Pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan anggaran hingga Rp1,4 triliun untuk mengelola 600-700 ton sampah per hari.

"Beda halnya dengan daerah. Biaya investasi yang sangat tinggi diperkiran sulit bagi daerah dalam membuat pengelolaan sampah," ungkap dia.

Komite II menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan regulasi percepatan pembangkit listrik berbasis sampah atau (PLT Sampah) di daerah. Menurutnya, teknologi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah.

"DPD melakukan pengawasan tentang pengolahan sampah, dan melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah dan pemda dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini," tukas Wakil Ketua Komite II itu saat pimpin rapat.


(TRK)