Pemerintah Diminta Perhatikan Aturan Tarif Taksi Online

Andi Aan Pranata    •    Kamis, 12 Oct 2017 13:03 WIB
polemik taksi online
Pemerintah Diminta Perhatikan Aturan Tarif Taksi Online
Ilustrasi taksi online - MTVN.

Metrotvnews.com, Makassar: Pemerintah pusat tengah menggodok draf revisi peraturan tentang transportasi taksi online. Revisi untuk melengkapi sebagian pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Jelang penerbitan aturan, aktivitas transportasi online masih menuai kontroversi di masyarakat. Adapun kalangan penyedia jasa transportasi konvensional menuntut agar taksi online dibekukan. Tapi ada juga kalangan yang mendukung moda angkutan tersebut.

Rahmat Hardiansyah, warga kecamatan Manggala Makassar, Sulawesi Selatan, menyebut taksi online sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat akan transportasi yang nyaman dan terjangkau. Transportasi jenis ini juga menjadi alternatif, di tengah berbagai angkutan umum yang telah lebih dulu tersedia.

Meski begitu, Rahmat berharap taksi online tetap diatur dengan tegas. Adanya dasar hukum yang jelas bisa melindungi masyarakat, sebagai pengguna jasa.

“Bagaimana pun, semua perangkat transportasi selayaknya diatur oleh negara. Baik taksi online maupun konvensional, tidak ada yang diabaikan,” katanya kepada Metrotvnews.com, Kamis 12 Oktober 2017.

Menurut Rahmat, aturan taksi online yang dibatalkan MA sebenarnya sudah cukup mewakili aspirasi masyarakat. Yang hendak diperbaiki cukup seputar penerapan tarif. Sudah seharusnya diperhatikan ambang batas tarif, agar tidak menimbulkan polemik di antara moda transportasi.

“Selama ini riak-riak dikarenakan persoalan tarif taksi online yang jauh lebih murah. Sehingga transportasi konvensional takut bersaing. Pemerintah seharusnya hadir di tengah mereka, agar tidak ada yang dimatikan,” kata dia. 

Warga Makassar lainnya, Nurdin Amir menganggap transportasi online sebagai inovasi positif yang semestinya didukung oleh pemerintah. Dalam penyusunan peraturan, hendaknya tidak menghalangi niat penyedia jasa menghadirkan transportasi yang nyaman dan terjangkau.

“Transportasi online ini kan, hadir karena kegagalan pemerintah menyediakan transportasi publik yang ideal. Masyarakat juga selama ini dimudahkan karena pilihan angkutan umum kian beragam,” kata dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Ilyas Iskandar menyatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat seputar aturan taksi online. Sembari menunggu, masyarakat diimbau sabar dan menghindari pertikaian.



(ALB)

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Novanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

24 minutes Ago

Agenda sidang perdana ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada KPK.
 

BERITA LAINNYA