Pemprov Sulut Susun Pergub Gaji Guru Non ASN

Mulyadi Pontororing    •    Jumat, 18 Jan 2019 17:47 WIB
pendidikanguru
Pemprov Sulut Susun Pergub Gaji Guru Non ASN
ilustrasi Medcom.id

Manado: Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) tengah menyusun draf Peraturan Gubernur Sulut tentang Honorarium Guru Tenaga Harian Lepas (THL) dan Guru Bantu Non ASN.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulut Edwin Silangen mengatakan penyusunan draf yang nantinya akan dijadikan pergub ini, mengatur soal honor guru yang akan disetarakan dengan nilai upah minum provinsi (UMP).

"Untuk dasar perhitungan dari pemberian honorarium ini mengacu kepada jam mengajar yang akan dijalankan oleh Guru THL di SMA dan SMK se-Sulut," kata Humiang, Jumat, 18 Januari 2019 di Manado.

Menurut Humiang, pihaknya sementara memeriksa kesiapan Dinas Pendidikan Daerah dan cabang dinas terkait penysunan draf tersebut dan program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2019. 

"Termasuk berkonsolidasi terkait pengelolaan keuangan, apalagi cakupan wilayah yang luas maka diberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Daerah agar membuat suatu konsep bagaimana proses pendelegasian kewenangan ke cabang dinas supaya dioptimalkan tugas dan kerjanya," terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Suluy Olly Dondokambey memastikan pembayaran gaji guru THL bakal sesuai UMP. 

Dia mengatakan, semua guru THL yang mendapatkan gaji UMP, merupakan guru yang masuk dalam daftar Pemprov Sulut. "Jadi tidak boleh ada lagi guru yang dibayar di bawah Rp1 juta," ujarnya.

Olly pun berjanji akan memecat kepala sekolah yang merekrut guru tanpa seizin Pemprov Sulut. Menurutnya, perekrutan ilegal itu menjadi penyebab utama upah rendah guru.

"Berarti kepseknya telah melanggar instruksi gubernur dan saya akan ganti kepseknya karena menambah pegawai THL tanpa izin. Laporkan ke saya jika ada kepsek yang menambah THL tanpa izin," tegasnya.



(ALB)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA