Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel

Andi Aan Pranata    •    Kamis, 06 Sep 2018 17:29 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Nurdin Abdullah Ingatkan Kepala Dinas di Sulsel Tidak Matikan Ponsel
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman

Makassar: Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan wakilnya Andi Sudirman Sulaiman akan mulai berkantor pada Jumat, 7 September 2018 besok. Hari pertama bekerja ditandai serah terima jabatan dengan Penjabat Gubernur masa transisi, Sumarsono, di Kantor Pemprov Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar.

Hari pertama Nurdin berkantor rencananya bakal diisi dengan agenda silaturahmi. Dia ingin mengumpulkan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Silaturahmi, menurutnya penting untuk menyamakan pandangan dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

“Sebagai kepala rumah tangga, saya harus tahu isinya siapa, tugasnya apa saja, targetnya apa. Kita duduk bersama-sama dulu, jangan datang tanpa pesan,” kata Nurdin Abdullah setelah berkumpul bersama relawan pemenangannya di rumah jabatan gubernur jalan Sungai Tangka Makassar, Kamis 6 September.

Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng dua periode, menyatakan punya target tinggi bagi perangkat pemerintahannya. Dia mengibaratkan pemerintahan seperti perlombaan lari maraton, sehingga orang yang tertinggal jauh bakal tergantikan oleh peserta lain.

Melalui silaturahmi, Nurdin ingin menegaskan bahwa Pemprov Sulsel punya skala prioritas. Dia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum, yang ditantang menyelesaikan pengerjaan seluruh jalan-jalan provinsi yang rusak dalam tiga tahun ke depan. Bagi pejabat yang tidak berani memenuhi tantangan, siap-siap saja angkat kaki.

“Mengganti orang itu bukan solusi. Kalau target tidak bisa, dia sendiri yang mundur. Kalau setahun saja tidak ada kinerja, ya tidak mungkin 'kan, kita pertahankan,” ujarnya.

Nurdin juga memastikan akan melanjutkan kebiasannya merotasi pejabat saat menjadi Bupati Bantaeng. Melalui asesmen berkala, dia ingin melihat para pejabat pemerintah menduduki posisi yang sesuai dengan kompetensi. Ancaman 'non-job’ berlaku bagi orang-orang yang merugikan pemerintah, menyalahi instruksi, atau pun pura-pura loyal.

“Gaya kepemimpinan itu berbeda-beda. Di Bantaeng itu, Alhamdulillah bisa saja tanya kepala dinas, ada tidak, yang saya nonjobkan? Kecuali yang keluar dari 'rule of games',” kata Nurdin.

Salah satu ‘aturan main’ yang dimaksud adalah komunikasi efektif. Nurdin mewanti-wanti pejabat di jajarannya agar setiap saat mudah dihubungi lewat ponsel.

“Misalnya tiga kali tidak terima telepon, non-job. Gitu kan. Jadi 'handphone’ itu di bawah bantal, pak. Saya, 'handphone’-ku tidak pernah mati,” dia menyambung.



(ALB)