Implementasi Otsus Papua dinilai Belum Maksimal

Faisal Abdalla    •    Selasa, 12 Dec 2017 23:50 WIB
otonomi daerahpapua
Implementasi Otsus Papua dinilai Belum Maksimal
Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safanpo (ketiga dari kiri)/Foto: Medcom.id-Faisal Abdalla

Jakarta: Implementasi dari pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dinilai belum maksimal. Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safanpo menyimpulkan ada beberapa penyebab yang membuat implementasi dari UU nomor 21 tahun 2001 tidak berjalan maksimal. 

"Pertama, dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, ada pasal-pasal yg tidak bisa dilaksanakan karena sudah tidak relevan lagi dengan zaman," ujar Apolo di Hotel Mercure, Glodok, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017. 

Apolo mencontohkan pada UU nomor 21 tahun 2001 hanya mengatur tentang Otsus untuk satu Provinsi, sementara pada perkembangannya, Provinsi Papua saat ini sudah berkembang menjadi dua, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Baca juga: Fadli Zon Akui UU Otsus Papua Perlu Direvisi

Selain itu, dalam UU nomor 21 tahun 2001 mengatur mekanisme pemilihan gubernur melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), namun pada perkembangan saat ini, gubernur dan wakil gubernur Papua sudah dipilih langsung oleh rakyat. 

"Kedua banyaknya pasal delegatif dalam UU No. 21 tahun 2001," lanjut Apolo.

Pasal delegatif, terang Apolo, adalah pasal-pasal yang hanya bisa diimplementasikan jika peraturan pelaksanaannya sudah dibuat, dalam hal ini pasal pelaksanannya adalah Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Peraturan Pemerintah (PP). 

"Hal Ini menimbulkan spekulasi sepertinya pemerintah setengah hati memberikan Otsus. Seperti ular yang dilepas kepalanya, tapi dipegang ekornya," imbuh Apolo. 

Baca juga: 'Jangan Bandingkan Papua dengan Provinsi Lain'

Senada dengan Apolo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad juga berpendapat UU nomor 21 tahun 2001 perlu dilakukan evaluasi dan direvisi agar mengikuti perkembangan dinamika sosial-politik di Papua. 

"Kami menilai UU itu mendesak harus diubah. Kami mengusulkan rekronstruksi UU itu," ujar Musa'ad. 


(CIT)