Direktur BNPB Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pemecah Ombak

Mulyadi Pontororing    •    Senin, 12 Mar 2018 12:14 WIB
korupsi
Direktur BNPB Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pemecah Ombak
ilustrasi (Metrotvnews.com)

Manado: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi proyek pemecah ombak di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) tahun anggaran 2016. Tersangka merupakan Direktur Tanggap Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial JT.

"Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga berperan aktif dalam rangka menyetujui permintaan dana siap pakai dari BPBD Minut yang dalam pelaksanaannya dilakukan di daerah yang sama sekali tak terjadi bencana," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Yoni E Mallaka, kepada Medcom.id, Senin, 12 Maret 2018, di Manado.

Terhadap tersangka, lanjut Yoni, dikenakan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  

"Pemeriksaan terhadap tersangka akan dilakukan Selasa, 13 Maret 2018," tandasnya.

Baca: Dua Tersangka Korupsi Pemecah Ombak Kembalikan Uang Korupsi

Sebelumnya, Kejati Sulut telah melimpahkan berkas ketiga tersangka ke Kejari Minahasa Utara setelah dinyatakan lengkap (P-21).

Ketiga tersangka tersebut yakni RT selaku mantan Kepala BPBD Minut, SHS selaku pejabat pembuat komitmen, dan RM selaku Direktur PT MMM (pelaksana pekerjaan).

Berkas tim jaksa penyidik Kejati Sulut yang diketuai Ewin Purba ke Kejakasaan Negeri Minahasa Utara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut menaksir perbuatan ketiga tersangka merugikan negara Rp8,8 miliar.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Kejari Minut yang diketuai Slamet Riyanto akan menyusun berkas dakwaan. Ketiga tersangka di tahan selama 20 hari di  Rutan Manado terhitung sejak  tanggal 25 Januari 2018

Ketiga  tersangka dikenakan Pasal 2  ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP.


(LDS)