DPD Sarankan Bengkulu Gaet Investor untuk Danai Pembangunan Infrastruktur

Anindya Legia Putri    •    Selasa, 20 Jun 2017 14:58 WIB
berita dpd
DPD Sarankan Bengkulu Gaet Investor untuk Danai Pembangunan Infrastruktur
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Foto: Metrotvnews/ Anindya Legia

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Bengkulu hari, Selasa, 20 Juni 2017, di ruang kerja Komite II, Nusantara III lantai 3.

Pertemuan tersebut membahas perihal masalah pembangunan di Bengkulu yang terhambat karena minimnya APBD.

Dalam kesempatan tersebut,  Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, mengatakan bahwa Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti telah menyampaikan 28 program kepada Presiden untuk dijadikan program strategis nasional agar dapat dilaksanakan menggunakan APBN. Namun hingga saat ini belum ada kepastian tentang hal tersebut. 

"Tidak ada alokasi dana DAK lain dari pusat untuk pembangunan di tahun 2017. Mau tidak mau di tahun 2017, gubernur harus menyedot alokasi di anggaran bidang lain untuk membangun infrastruktur. Kami membutuhkan bantuan dari DPD untuk dana DAK, terutama untuk infrastruktur jalan," ucap Jonaidi.  

APBD yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Minimnya anggaran tersebut membuat Provinsi Bengkulu tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Terlebih saat ini Provinsi Bengkulu tengah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan di Bengkulu. Kondisi jalan yang terdapat di 10 kabupaten atau kota di Bengkulu dianggap tidak memadai karena terdapat banyak kerusakan dan lubang. 

"Sampai hari ini, Bengkulu dengan APBD yang sangat kecil sangat susah untuk membicarakan kesejahteraan. Contohnya Dinas Pertanian hanya dianggarkan 18M, apa yang bisa kami buat dengan dana ini untuk petani di 10 kabupaten dan kota. Kami merasa tidak mendapat keadilan," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite II Parlindungan Purba berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Bengkulu.

"Saya akan membawa masalah ini saat rapat koordinasi antara DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Saya rasa APBN juga tidak bakal cukup. Karenanya daerah harus mengembangkan Public Private Partnership, dengan libatkan swasta dan undang Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kami dari DPD RI siap mendukung penuh," papar Parlin.

Parlin juga menyarankan agar DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar event seperti summit tentang program pembangunan di Bengkulu dengan mengundang kementerian terkait. Hal ini bertujuan agar potensi di Bengkulu dapat diketahui secara luas dan memunculkan investor terkait pembangunan di Bengkulu.



(ROS)