Insentif Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Menyusut

Hendrik Simorangkir    •    Selasa, 08 May 2018 16:33 WIB
pendidikangurutenaga honorer
Insentif Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Menyusut
ilustrasi Medcom.id

Tangerang: Sudah jatuh tertimpa tangga pula, mungkin pepatah itu tengah dialami para pengajar honorer di Kabupaten Tangerang. Bagaimana tidak, setelah uang insentif yang sangat kecil, para guru honor juga tak memperoleh surat perintah tugas (SPT) dari Pemkab Tangerang, untuk biaya tambahan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Uang insentif yang tadinya diterima Rp1,3 juta tiap bulannya, justru saat ini turun menjadi Rp800 ribu. 

Ketua PGRI Kabupaten Tangerang Kosrudin mengatakan, nasib guru honorer di Kabupaten Tangerang kian menyedihkan. Sampai saat ini belum ada satupun guru yang mendapatkan SPT dari Pemkab Tangerang, agar uang insentifnya bisa ditambahkan melalui dana BOS sekolah SD dan SMP sebesar 15 persen dari total yang diterimanya. 

"Padahal di daerah lain SPT sudah dikeluarkan, sehingga penerimaan guru bisa ditambah dari dana BOS. Sedikitnya ada 9.000 guru honorer yang ada di Kabupaten Tangerang harusnya bisa memperoleh tambahan sebesar 15 persen dari total dana BOS tempat masing-masing guru honorer mengajar," ujar Kosrudin, Selasa 8 Mei 2018. 

Akibat belum diterbitkannya SPT dari Pemkab Tangerang, Kosrudin menjelaskan, para kepala sekolah di Kabupaten Tangerang tidak bisa mengeluarkan dana BOS, dikarenakan penerbitan SPT digunakan sebagai dasar hukum untuk dikeluarkannya dana BOS oleh sekolah. 

"Akibatnya, para kepala sekolah tidak ada yang mau mencairkan dana BOS untuk tambahan insentif guru honor, karena belum ada dasarnya sebaimana tertuang dalam aturan Permendikbud Nomor 01 tahun 2018. Kucuran dana BOS bisa disalurkan kepada guru honor dengan bukti SPT itu," jelasnya.

Guru honor SD di Kabupaten Tangerang dalam sebulannya menerima insentif sebesar Rp820 ribu, sementara guru honor SMP mendapatkan Rp842 ribu. 

"Sebelumnya di tahun 2017, guru honor SD dan SMP menerima Rp1,3 juta. Tapi sekarang (2017), hanya menerima Rp800 ribuan. Itu semua karena adanya penertiban kode rekening," pungkasnya. 


(ALB)