Pelayanan Publik Lima Kabupaten/Kota di Kalsel tak Baik

Denny S    •    Kamis, 07 Dec 2017 12:51 WIB
pelayanan publik
Pelayanan Publik Lima Kabupaten/Kota di Kalsel tak Baik
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala (kanan) -- MI/Rommy Pujianto

Banjarmasin: Ombudsman RI mengumumkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggara layanan publik 2017. Sebanyak lima kabupaten/kota di Kalimantan Selatan berpredikat kurang baik dan satu kabupaten/kota dinilai buruk.

Anggota Ombudsman perwakilan Kalsel M. Firhansyah mengatakan hasil penilaian menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kalsel masih jauh dari kata baik dan memuaskan masyarakat. "Ini merupakan warning bagi pemda dan lembaga terkait untuk meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat," kata dia di Banjarmasin, Kamis, 7 Desember 2017.

Kabupaten/kota di Kalsel berpredikat kurang baik atau berada di zona kuning, yaitu Kabupaten Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, serta Kota Banjarbaru. Sedangkan, Kabupaten Tapin meraih predikat buruk atau berada di zona merah.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan, pada 2017 pihaknya tidak lagi menilai penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam zona hijau di tahun sebelumnya. "Tahun ini kami fokus pada kementerian, lembaga, dan pemda penyelenggara layanan yang masih di zona kuning dan merah pada penilaian kepatuhan tahun lalu," tuturnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, sejak 2013 ORI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemdan terhadap standar pelayanan publik. Penilaian ini bertujuan mengingatkan kewajiban penyelenggara negara agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system, yakni zona merah, zona kuning dan zona hijau. Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman kepada Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Dalam penelitian kepatuhan, kami memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya. Misalnya, ada atau tidak persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, prosedur dan alur pelayanan, sarana pengaduan, pelayanan yang ramah," jelas Adrianus.

Adrianus menambahkan, Ombudsman tidak menilai bagaimana ketentuan terkait standar pelayanan itu disusun dan ditetapkan, akan tetapi berfokus pada atribut standar layanan yang wajib disediakan pada setiap unit pelayanan publik. Fokus pemeriksaan tersebut dipilih karena standar pelayanan publik menjadi kewajiban bagi penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Adrianus, pengabaian terhadap standar pelayanan publik berpotensi memburuknya kualitas pelayanan. Misalnya, dengan tidak terdapat maklumat pelayanan yang dipampang, maka potensi ketidakpastian hukum terhadap pelayanan publik akan sangat besar. Untuk standar biaya yang tidak dipampang, maka praktek pungli, calo, dan suap menjadi lumrah di kantor tersebut.

Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh Aparatur Pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis lembaga.


(NIN)

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

6 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menerangkan bahwa drama apapun tak akan mengganggu proses …

BERITA LAINNYA