Pemohon SKTM di Tigaraksa Menurun

Hendrik Simorangkir    •    Selasa, 10 Jul 2018 16:36 WIB
PPDB 2018
Pemohon SKTM di Tigaraksa Menurun
Calon peserta didik baru didampingi orang tuanya melihat pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. (ANT/Wahdi Septiawan)

Tangerang: Kelurahan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, menerima 49 permohonan warga untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Puluhan SKTM dikeluarkan untuk kepentingan pendidikan baru di tingkat SMP dan SMA.

Lurah Tigaraksa Galih Prakoso mengatakan, penertiban SKTM dikeluarkan kelurahan atau desa dengan persyaratan adanya surat pengantar dari RT dan RW setempat.

Menurutnya, pada 2018 ini, pemohon SKTM belum menurun ketimbang tahun 2017. "Terkait PPDB belum ada peningkatan permohonan SKTM di Tigaraksa. Dibandingkan tahun lalu sebanyak 90 berkas permintaan," ujar Galih saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Juli 2018.

Dari pengantar permohonan SKTM itu, lanjut Galih, seluruhnya adalah pemohon yang hendak mendaftarkan putra putri mereka ke sekolah negeri.

"Untuk daftar SMA. memang orang tua yang memohon ini bilang untuk keperluan daftar PPDB. Pengantar itu tidak bisa kami keluarkan sembarangan, miskin juga ada kriterianya. Jadi yang kami berikan memang yang benar kurang mampu," kata Galih.

Galih menambahkan, bukan hanya untuk pendidikan, bahkan permohonan SKTM itu juga banyak permintaan untuk keperluan kesehatan.

"Banyak juga permintaan surat SKTM untuk keperluan berobat dan rawat inap di rumah sakit. Sementara, ada 38 berkas kesehatan di 2018, dari tahun 2017 dengan 58 berkas," katanya.

Galih menjelaskan, warga pemohon SKTM harus diverifikasi lebih dulu. Pihaknya tidak bisa sembarang untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan SKTM itu.

"Kalau terkait program bantuan baik dari Pemda maupun Pemerintah Pusat biasanya ada verifikasi. Tapi kalau tidak ada program bantuan, tetap kita layani mengeluarkan SKTM dengan catatan adanya surat pengantar dari RT dan RW," jelas Galih.

Galih tidak memungkiri terkait adanya pemalsuan SKTM. Ia mengakui pemalsuan banyak terjadi, lantaran  tiap kelurahan atau desa akan melayani pemohon membawa surat pengantar dari RT dan RW.

"Karena kan teknis yang tahu mampu dan tidaknya (pemohon) kita percaya ke RT dan RW. Terkecuali untuk bantuan-bantuan hibah kepada masyarakat yang tidak mampu biasanya diverifikasi dinas teknisnya," ucapnya.

Bila ada yang memalsukan, pihaknya hanya menegu. Kecuali ada indikasi unsur pidana, akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Secara sanksi pidana hanya bisa kita berikan sanksi selama riil terkait tanda tangan atau stempel. Tapi kalau memalsukan kondisi tidak mampu, kita tidak bisa berikan sanksi lebih selain teguran, terkecuali ada indikasi unsur pidananya. Karena yang tahu indikator pemohon mampu dan tidak mampunya dari dinas teknisnya," pungkasnya.


(LDS)