Parkiran RSUD Disegel karena tak Bayar Pajak

Farhan Dwitama    •    Kamis, 12 Apr 2018 11:20 WIB
parkir liar
Parkiran RSUD Disegel karena tak Bayar Pajak
Satpol PP Tangerang Selatan segel sistem tiket parkir di RSUD Tangsel, Rabu 11 April 2018. Medcom.id/Farhan Dwitama

Tangerang: Parkiran di RSUD Kota Tangerang Selatan Tangsel disegel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangsel pada Rabu, 11 April 2018 sore. Penyegelan dilakukan lantaran pengelola Parkir atas nama PT Jembar Bangkit Perkasa sudah habis kontrak usahanya dan ditengarai tak taat pajak Daerah.

Direktur Utama RSUD Tangsel Suhara Manullang menegaskan, penyegelan yang dilakukan Satpol PP Tangerang Selatan terhadap operasional perparkiran berdasarkan surat yang dilayangkan RSUD Tangsel ke Dinas terkait. 

“Jadi terkit penyegelan parkir ini, adalah atas tindak lanjut dari surat kami ke Perusahaan pengelola parkir dan ke Dinas terkait (Bapenda, Dishub dan PPNS),” kata Suhara, Kamis, 12 April 2018.

Baca: Parkiran RSUD Tangsel Disegel Satpol PP

Suhara bilang pengelola parkir PT Jembar Bangkit Perkasa sudah selesai kontraknya di RSUD Kota Tangsel pada Mei 2017. Tapi,  sebelum kontrak berakhir pengelola itu sudah tidak membayar pajak. 
"Kami sudah tiga kali menerima tagihan pajaknya,” kata dia. 

Pihaknya lanjut Suhara, juga telah menyampaikan surat tagihan pajak yang dikirimkan Bapenda kota Tangsel untuk pengelola parkir, namun berkali-kali tagihan sepertinya tak digubris.

“Akhirnya RSUD berkonsultasi dengan Sekda dan Dinas terkait, dan dilakukan penyegelan pada hari kemarin oleh Sat Pol PP selaku penegak perda,” ucapnya. 

Saat ini, lanjut Suhara, tak ada parkir berbayar di RSUD Tangsel, selama belum ada operator parkir yang memegang kewenangan untuk itu. 

“Saya sudah instruksikan keamanan yang ada untuk menjaga keamanan kendaraan yang terparkir di RSUD, saya tegaskan tak ada tarif parkir yang dibebankan pemilik kendaraan sampai ada operator yang mengelola ini,” ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, loket parkir di RSUD Tangsel disegel Satpol PP. Penyegelan tersebut, lantaran pengelola parkir tak memiliki izin resmi operasional dan tak membayar pajak daerahnya. 



(ALB)