Kapolda: Tak Ada Referendum Negara Minahasa

Mulyadi Pontororing    •    Selasa, 16 May 2017 08:09 WIB
nkri
Kapolda: Tak Ada Referendum Negara Minahasa
Massa yang menolak kedatangan Fahri Hamzah di depan Kantor Gubernur Sulut, Sabtu Sore 13 Mei 2017. Foto: Istimewa

Metrotvnews.com, Manado: Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Bambang Waskito memastikan tak ada gerakan yang menjurus kepada referendum Negara Minahasa seperti isu yang beredar di media sosial.

Penegasan ini disampaikan Bambang saat jumpa pers bersama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Senin 15 Mei 2017, usai menerima sembilan perwakilan masyarakat adat Minahasa di ruang tamu Kantor Gubernur Sulut.

“Enggak ada satu pun (gerakan referendum Negara Minahasa). Saya sudah perintahkan katim-katim (kepala tim agar mengecek). Tidak ada itu," kata Kapolda.

Sebelumnya, beredar isu akan adanya deklarasi referendum Negara Minahasa dalam aksi demonstrasi di depan kantor gubernur. Isu ini berembus usai Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama dijatuhi vonis penjara dua tahun dalam kasus penodaan agama.

Waskito mengatakan, kehadiran para pendemo hanya untuk mengklarifikasi soal kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Manado serta menyampaikan keluhan kepada Gubernur Sulut.

"Jadi, usulan-usulan mereka sudah disampaikan kepada gubernur, dan gubernur berjanji meneruskannya sampai ke tingkat pusat,” kata Waskito.

Waskito menilai para pendemo mencintai NKRI lantaran dalam orasinya selalu teriak NKRI. “Itulah yang saya harapkan. Saya bilang sekarang ini seluruh Indonesia lagi menyatakan bagaimana NKRI kita pertahankan. Jangan justru di sini malah memecah gitu loh. Jadi, nggak ada satu pun kata-kata makar di sini,” kata dia.

Kapolresta Manado Kombes Hisar Siallagan juga mengatakan tidak menemukan adanya indikasi makar atau permintaan referendum Negara Minahasa pada saat aksi unjuk rasa berlangsung.

“Kami tak menemukan adanya seruan-seruan untuk memisahkan diri dari NKRI. Malah mereka menguatkan pemerintah agar lebih tegas dalam menindak kelompok-kelompok radikal yang intoleran maupun anti-Pancasila,” ujar dia.




(UWA)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA