85 Ribu Unit MCK Dibangun dari Dana Desa

   •    Minggu, 31 Dec 2017 00:59 WIB
dana desa
85 Ribu Unit MCK Dibangun dari Dana Desa
Warga Alor, NTT, diberi edukasi soal pentingnya menggunakan air bersih. Foto: Kemendes PDTT

Alor: Dana desa yang disalurkan pemerintah dalam 2,5 tahun terakhir mampu membangun 85 ribu unit mandi cuci kakus (MCK) di seluruh Indonesia. Namun, angka itu masih jauh dari target.

"Jumlahnya masih kurang karena kebutuhan MCK di Indonesia mencapai 5 juta unit," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Desember 2017.

Persoalan MCK ini mengemuka saat Eko berkunjung ke Kabupaten Alor pada 28 Desember lalu. Di sana ia mendeklarasikan Alor bebas buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut, Nusa Tenggara Timur.

“Alor yang awalnya sebagai daerah tertinggal dan terluar, dengan komitmennya, berhasil menjadi kabupaten pertama di NTT yang tidak BABS. Ini berkat pembangunan MCK di desa-desa. Alor menjadi kabupaten keenam yang masyarakatnya sadar akan sanitasi,” ujarnya.  

Untuk memenuhi jumlah MCK, Eko berharap partisipasi aktif dari masyarakat, yakni dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi.

“Alor telah membuktikan dengan berada di posisi terdepan yang berani mendeklarasikan 100 persen warganya tidak lagi membuang air besar di sembarang tempat. Harapannya Alor bisa menjadi contoh untuk daerah lain,” kata dia.

Merayakan Natal

Selama di Alor, Eko juga ikut menghadiri perayaan Natal Oikumene bersama DPRD, TNI, Polri, dan masyarakat. Dalam perayaan Natal tersebut, Eko mengajak seluruh umat Kristiani agar jangan pernah lelah bekerja. 

“Apapun profesinya, jangan pernah lelah bekerja untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca: Kejari Batang Usut Penyelewengan Dana Desa

Selain itu, Menteri Eko meminta masyarakat, TNI, dan Polri untuk bersama mengawasi pemanfaatan dana desa. Ia juga meminta aparatur desa tidak takut dengan pola pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. 

Dirinya menjamin tidak akan ada kriminalisasi terhadap para kepala desa yang mengelola dana desa. 

“Kondisi ini berbeda jika mereka melakukan penyelewengan dana desa untuk keuntungan pribadi. Pasti akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata dia.





(UWA)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA