Bos ABU Tours Keberatan atas Tuntutan Jaksa

Andi Aan Pranata    •    Rabu, 26 Sep 2018 14:53 WIB
penipuanibadah umrahAbu Tours Travel
Bos ABU Tours Keberatan atas Tuntutan Jaksa
Bos ABU Tours Hamzah Mamba jalani persidangan di Pengadilan Negeri Makassar

Makassar: Bos perusahaan travel umrah ABU Tours Hamzah Mamba menyampaikan nota keberatan sebagai terdakwa pada sidang lanjutan perkara dugaan penipuan, penggelapan dana, dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 26 September 2018.

Hendro Saryanto, penasihat hukum Hamzah Mamba, membacakan empat pokok nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Poin pertama menyatakan JPU salah menerapkan hukum.

ABU Tours dan para jemaah dan agen disebut sebagai mitra keperdataan. Keduanya terlibat perikatan peranjian jual-beli paket umrah. Sedangkan di pengadilan, JPU menempuh jalur pidana.

"Tidak dipenuhinya kewajiban ABU Tours untuk memberangkatkan 96.976 orang jemaah umrah adalah wanprestasi di dalam lapangan hukum perdata. Bukan pidana," kata Hendro.

Pada pokok selanjutnya, Hendro menyebut perkara Hamzah Mamba sebagai dakwaan 'Error in Persona'. Dalam perkara ini, semestinya jemaah umrah berhubungan dengan korporasi bernama ABU Tours. Jika JPU ingin mempidanakan perkara, perusahaan yang bertanggungjawab. Bukan terdakwa Hamzah sebagai pribadi.

Pokok ketiga membahas dakwaan yang bertentangan dengan KUHAP. Alasannya antara lain, barang bukti dalam dakwaan diambil atau disita secara melawan hukum oleh penyidik. Barang bukti antara lain rumah terdakwa dan kantor ABU Tours di Makassar.

"Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak diperintah dalam Surat Perintah Penggeledahan dan izin dari pengadilan setempat," kata Hendro.

Pada pokok keempat, penasihat hukum menganggap surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Salah satunya, tidak jelas aturan mana yang dilanggar soal biaya penyelenggaraan ibadah umrah. Kementerian Agama menerbitkan aturan standarisasi biaya umrah pada tahun 2018, sedangkan ABU Tours telah menerapkan biaya promo sejak tahun 2015.

"Dengan kata lain, pada saat ABU Tours menetapkan harga promo, Kementerian Agama belum menetapkan standar harga," ujar Hendro.

Tuntut Bebas

Atas pokok keberatan tersebut, terdakwa Hamzah Mamba meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan delapan poin tuntutan. Poin utama, hakim diharap mengabulkan semua keberatan terdakwa, dan menyatakan perkara sebagai perdata.

"Memerintahkan JPU agar segera mengeluarkan terdakwa dari Rutan Klas I Makassar, memerintahkan JPU mengembalikan seluruh barang bukti kepada ABU Tours," bunyi amar tuntutan penasihat hukum.

Sidang lanjutan ABU Tours dilanjutkan pada Rabu 3 Oktober pekan depan. Agenda selanjutnya mendengarkan tanggapan JPU atas nota keberatan terdakwa. Setelah itu hakim bakal menetapkan putusan sela, apakah melanjutkan atau menghentikan proses persidangan.

Dalam dakwaannya, Hamzah Mamba diduga merugikan 96.976 calon jemaah umrah ABU Tours. Dia diduga menyelewengkan uang setoran umrah senilai Rp1,2 triliun lebih, karena tidak memberangkatkan jemaah. Uang itu digunakan untuk hal lain di luar kepentingan jemaah.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang.



(ALB)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

39 minutes Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA