Presiden Jokowi Diminta Blusukan ke Tambang Poboya

Antara    •    Rabu, 04 Oct 2017 09:11 WIB
tambang ilegal
Presiden Jokowi Diminta Blusukan ke Tambang Poboya
Salah satu lokasi penampungan untuk memisahkan material yang mengandung emas di kawasan Tahura Poboya, Palu, Sulawesi Tengah -- ANT/Fiqman Sunandar

Metrotvnews.com, Palu: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Presiden Joko Widodo blusukan ke lokasi pertambangan emas ilegal di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah. Tantangan ini untuk memperlihatkan kondisi pertambangan ilegal yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan beracun, yakni merkuri dan sianida.

"Sekitar 350 ribu warga Kota Palu terancam terpapar bahan kimia berbahaya itu," kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati di Palu, Rabu 4 Oktober 2017.

Menurut Hidayati, jika Jokowi melakukannya, akan mempercepat upaya penghentian aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Sebab, saat ini yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab, siapa yang mempunyai wewenang untuk menghentikannya.

"Contohnya, blusukan Presiden Jokowi ke Riau terkait kasus asap dan kebakaran hutan," ujar dia.

Bagi Walhi, sikap serang pemimpin negara itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi harus tindakan nyata. Sehingga, kalau ada bawahannya yang tidak prorakyat, pemimpin harus segera mengambil tindakan tegas.

Hidayati menjelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat Kota Palu berhak tahu tentang situasi di lokasi pertambangan emas ilegal itu. "Yang terjadi di tambang Poboya adalah darurat merkuri dan sianida," tambahnya.

Dampak resisten dari penggunaan bahan kimia itu, lanjut Hidayatai, tidak dapat diolah dan dihilangkan oleh tubuh manusia, serta terakumulasi dan dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Ia tidak ingin kondisi di Teluk Buyat dan Minamata terjadi di Palu.

Direktur Walhi Sulteng Abdul Haris menambahkan, advokasi terkait pertambangan ilegal di Poboya telah dilakukan sejak 1997. Kala itu, lokasi tersebut dalam kuasa kontrak karya Rio Tinto.

Hingga saat ini, lokasi itu dikuasai oleh PT Citra Palu Mineral (CPM) yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources. Selain itu, di Poboya ikut beroperasi sejumlah perusahaan ilegal lainnya, di antaranya PT Panca Logam Utama dan PT Dinamika Reksa Geoteknik (DRG).

"Perusahaan ilegal itu beroperasi di dalam kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura yang merupakan daerah serapan air dan sumber air PDAM Kota Palu," ujar Aris.


(NIN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

6 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA