Hak Interpelasi Danny Pomanto Diproses usai Lebaran

Lukman Diah Sari    •    Senin, 11 Jun 2018 17:56 WIB
hak interpelasi
Hak Interpelasi Danny Pomanto Diproses usai Lebaran
Walikota Makassar, Danny Pomanto (Ant/Dewi Fajrian)

Makassar: Hak interpelasi terhadap Wali Kota Makassar Danny Pomanto oleh parlemen disebuttelah memenuhi syarat. Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta mengatakan, hak interpelasi bakal diproses setelah Hari Raya Idulfitri 1439 H.

“Prosesnya sudah diusulkan oleh sepuluh anggota DPRD, berarti itu sudah memenuhi unsur sesuai Tata Tertib yakni minimal tujuh anggota dan dua fraksi. Nah, itu sudah memenuhi,” kata Farouk kepada wartawan, Senin 11 Juni 2018.

Ia menjelaskan, anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi antara lain Syamsuddin Kadir dan Rahman Pina dari Fraksi Partai Golkar, Irwan Djafar dan Kamaruddin Olle dari Fraksi Partai NasDem.

Kemudian, Jufri Pabe dari Fraksi Partai Hanura, Sangkala Saddiko dari Fraksi PAN, Muh Iqbal Abd Djalil dari Fraksi PKS, Fasruddin Rusli dari Fraksi PPP dan Munir Mangkana dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dia mengatakan, hak interpelasi diajukan terhadap Danny Pomanto karena diduga melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat (2) tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kan tidak boleh mengganti pejabat selama enam bulan sebelum menjadi paslon atau sampai akhir masa jabatan,” ujarnya.

Farouk menergaskan, hak interpelasi akan ditindaklanjuti setelah libur Lebaran 2018. Sebab, saat ini sudah memasuki masa libur.

Hak interpelasi diajukan ke pimpinan dewan lantaran Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto mencopot 15 camat sekaligus secara tiba-tiba tanpa ada dasar yang jelas.


(LDS)