Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri

Andi Aan Pranata    •    Senin, 17 Sep 2018 13:56 WIB
pilkada serentak
Pelantikan Kepala Daerah di Sulsel Tunggu SK Kemendagri
Gubernur Sulawesu Selatan Nurdin Abdullah di Makassar, Senin, 17 September 2018. Medcom.id/ Andi Aan Pranata.

Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum memastikan agenda pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 Juni 2018. Pemprov masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri soal pelantikan para kepala daerah tersebut.

Gubernur Sulawesu Selatan Nurdin Abdullah menyebutkan, pelantikan 11 kepala daerah terpilih akan digelar dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilantik bupati dan wakil bupati Bantaeng, Bone, dan Sinjai, serta wali kota dan wakil wali kota Palopo. Kepala daerah di daerah tersebut segera berakhir periode masa jabatannya.

“Kita hanya bergantung pada SK dari Kemendagri. Kalau SK turun, langsung kita persiapkan pelantikan. Ini gimana mau persiapan, belum ada SK-nya,” kata Nurdin di Makassar, Senin, 17 September 2018.

Nurdin menjelaskan, pelantikan kemungkinan digelar paling lambat 27 September 2018. Saat ini, dari empat daerah, Pemprov Sulsel baru menerima SK pelantikan untuk Bone dan Sinjai. Sedangkan untuk Bantaeng dan Palopo masih ditunggu. Pemprov sudah mengirim utusan ke Kemendagri untuk koordinasi soal SK tersebut.

"Kalau itu selesai, kita persiapkan pelantikan," jelas Nurdin.

Sebelumnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyatakan pelantikan bupati/ wali kota tahap pertama digelar serentak paling lambat pekan keempat September 2018. Pelantikan mengacu pada akhir masa jabatan kepala daerah di empat daerah di atas.

Pada Pilkada Serentak 2018, digelar pemilihan di 12 kabupaten/kota se-Sulsel. Tujuh kepala daerah terpilih lainnya bakal dilantik menyusul, setelah masa jabatan bupati/wali kota di masing-masing daerah berakhir. Sesuai regulasi, pelantikan digelar di ibukota provinsi.

Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Hasan Basri Ambarala mengatakan, kota Makassar dapat perlakuan khusus karena Pilkada dimenangkan kolom kosong. Daerah ini akan kembali menggelar Pemilihan Wali Kota pada Pilkada Serentak tahun 2020.

"Setelah masa jabatan wali kota Makassar berakhir Mei 2019, akan ditunjuk penjabat sampai terpilih wali kota baru," kata Hasan.


(DEN)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA