DPR Dukung Kemenkominfo Siapkan Regulasi Cegah Ponsel Black Market

   •    Selasa, 06 Nov 2018 19:13 WIB
black market
DPR Dukung Kemenkominfo Siapkan Regulasi Cegah Ponsel <i>Black Market</i>
ilustrasi Medcom.id

Jakarta: Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) mendorong pemerintah menerapkan aturan yang dapat mendeteksi ponsel ilegal. Caranya yaitu menerapkan sistem yang dapat mendeteksi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ponsel. 

Ketua AIPTI Ali Soebroto mengatakan, dari survei 20 persen, penyebaran ponsel Indonesia merupakan barang ilegal. Tak hanya ilegal, ponsel black market bisa merugikan. Sebab pemasarannya tidak mendapat garansi resmi. Selain itu pemerintah juga tak memperoleh pendapatan dari pajak.

“Ponsel black market di pasar Indonesia jumlahnya 20 persen. Setiap tahunnya terus meningkat di Indonesia,” kata Ali saat diskusi publik Meredam Ponsel black market di Jakarta, Selasa 6 November 2018.

Ali mengatakan, peredaran ponsel ilegal saat ini cukup masif, baik di toko retail maupun di e-commerce, karena itu diperlukan regulasi dan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia, perusahaan ponsel, serta pihak terkait dengan membuat aturan IMEI.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari menyambut positif ide pembuatan regulasi kontrol IMEI. Menurut Eva, secara teknis memang cara tersebut lebih efektif. Regulasi itu diyakini efektif untuk menekan ponsel black market denga menerapkan aturan dan sistem yang dapat mendeteksi IMEI ponsel ilegal. 

"Kita akan membantu Kominfo membuat regulasi tentang IMEI tersebut untuk menekan peredaran ponsel black market,” ujar Eva di tempat yang sama.

Senada dengan Eva, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mochamad Hadiyana mengaku telah menggodok regulasi IMEI untuk mengurangi ponsel black market. Pihaknya akan segera menerbitkan sertifikat resmi untuk ponsel.

“Mudah-mudahan aturan IMEI tersebut akan segera dirampungkan paling lambat akhir Desember 2018. Implementasinya baru akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang,” ujar Hadyana. 
(ALB)