Gerakan Radikalisme di Sulut Diredam dengan Quick Wins

Mulyadi Pontororing    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:52 WIB
perppu pembubaran ormas
Gerakan Radikalisme di Sulut Diredam dengan <i>Quick Wins</i>
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Ibrahim Tompo -- ANT/Adwit B Pramono

Metrotvnews.com, Manado: Sejumlah gerakan radikalisme mulai terendus di Sulawesi Utara. Gerakan tersebut masih bisa diredam dengan berbagai program.

"Kita redam dengan program-program penyuluhan dan sosialisasi," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Ibrahim Tompo di Manado, Jumat 14 Juli 2017.

Namun, Polda Sulawesi Utara masih menutup rapat organisasi  kemasyarakatan (ormas) yang teridentifikasi dengan gerakan radikal. "Informasinya belum bisa kita publikasikan," ujar Ibrahim.

Menurut Ibrahim, pihaknya belum akan mengambil teknis terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa. Kepolisian akan berupaya menangkal paham radikal dengan program quick wins.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Bambang Waskito menjelaskan, organisasi radikal dan anti-Pancasila dapat diidentifikasi melalui quick wins. Selanjutnya, kelompok tersebut diarahkan menjadi pro-Pancasila dan toleran.

"Penegakan hukum yang efektif juga mendukung berkurangngnya radikalisme dan sikap anti-Pancasila oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dapat membahayakan budaya toleransi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Rabu, 12 Juli 2017. Perppu tersebut terbit untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dinilai ada kekosongan hukum dan terlalu susah bagi pemerintah menjatuhkan sanksi bagi ormas yang mekakukan pelanggaran.

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Pasal 61 Perppu Ormas, contohnya, memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini karena UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum.


(NIN)