LMAN Fasilitasi Pinjam Pakai RS Arun kepada Pemkot Lhokseumawe

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 18 Oct 2018 13:28 WIB
lembaga manajemen aset negara (lman)
LMAN Fasilitasi Pinjam Pakai RS Arun kepada Pemkot Lhokseumawe
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dan Wali Kota Lhokseumawe Teuku Suaidi Yahya menandatangani kesepakatan pinjam pakai RS Arun kepada Pemkot Lhokseumawe (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) meminjamkan aset Rumah Sakit (RS) Arum kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe. 

Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pinjam pakai selama lima tahun (10 Juli 2018 hingga 12 Juli 2023).

Kesepakatan dilakukan oleh Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari dengan Wali Kota Lhokseumawe Teuku Suaidi Yahya. Kesepakatan disaksikan langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, di Ruang Rapat DJKN lantai 10 Utara, Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dijelaskan Rahayu, RS Arun pada awalnya dikelola oleh PT Arun, anak perusahaan Pertamina. Setelah tidak beroperasi lagi, Pemkot Lhokseumawe berencana mengambil alih pengelolaan.

Rahayu menyebutkan, ada dua kesepakatan perjanjian pinjam pakai tersebut. Pertama, tentang semangat untuk mengoptimalkan aset negara dan pemeliharaan asset. "Kedua, meningkatkan value jika diperlukan. Ini juga dituangkan dalam perjanjian," ujarnya.

Kesepakatan yang tercipta merupakan  representasi upaya menjaga tata kelola, sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

"Dan ini menjadi satu pegangan bagi kami sebagai operator pengelola barang. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini akan kemudian bergulir ke bentuk kerjas ama lain yang menguntungkan kedua belah pihak," katanya.

Keuntungan yang dimaksud yaitu dari aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek ekonomi, RS Arun telah menyumbangkan Rp246 miliar per tahun terhadap perekonomian Pemkot Lhokseumawe. Perjanjian ini juga menghemat pengeluaran Pemkot Lhokseumawe. Sebab, nilai sewa RS Arun per tahun sebesar Rp3,5 miliar.

"Dalam hal ini kerja sama bentuknya pinjam pakai, maka pemda bisa berhemat Rp3,5 miliar per tahun atau setengah persen perekonomian Pemkot Lhokseumawe tahun 2016," ujarnya.

Selain aspek ekonomi, perjanjian pinjam pakai itu juga memberikan manfaat terhadap aspek sosial. Terlebih pemenuhan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.

 
(Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Wali Kota Lhokseumawe Teuku Suaidi Yahya mengatakan, pada awalnya RS Arun hanya untuk karyawan PT Arun. Namun, saat ini masyarakat umum bisa menggunakan fasilitas kesehatan. "Alhamdulillah, kami merasa senang, karena manfaat sosial RS cukup besar. RS Arun itu bisa melayani masyarakat di empat kabupaten/kota," kata Suaidi.

Selain aspek sosial, perjanjian itu juga menyelamatkan sumber daya manusia (SDM) di RS Arun yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, pengelolaan yang awalnya dipegang oleh pihak perusahaan dikembalikan kepada Pemkot. "Maka dalam rangka transisi, Pemkot melalui Dinas Kesehatan mengambil alih sementara. Walau pun ada masalah, kita terus menjajaki dengan DJKN dan LMAN," sebut dia.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata pun menyambut baik perjanjian pinjam pakai tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dan memelihara aset negara.

"Kalau dibiarkan, akan rusak aset ini, sehingga keputusan ambil alih operasionalnya tentu kami sangat berterimakasih dan mengapresiasi," kata Isa.

Isa menyebutkan, perjanjian bisa menjadi awal yang baik untuk menerapkan hal serupa pada aset negara yang lain. Sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. "Kami menyambut baik. Nanti kita telusuri bersama dengan skema kerja sama, pemanfaatan bersama dan lain sebagainya untuk kemaslahatan masyarakat," ujar dia.


(ROS)