Dewan Kecewa Terhadap Penanganan Peredaran Narkoba di Kepri

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw kecewa terhadap penanganan kasus peredaran narkoba  dan pengawasan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menilai, tidak ada langkah strategis pemberantasan narkoba.
 
"Saya kecewa penanganan yang disampaikan ketiga instansi ini hanya datar-datar saja. Tidak ada upaya strategis yang betul-betul bisa dilaksanakan dan bisa diangkat secara nasional", kata Wenny dalam keterangan tertulis, Senin 17 April 2017.

Berdasarkan keterangan dari Polda Kepri, kendala penanganan peredaran narkoba terkendala, antara lain banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus. Namun, hal itu menurut Wenny, tak bisa dijadikan sebagai alasan.

Politikus Gerindra itu menyebutkam, Polda Kepri bisa menempatkan anggota intelnya di pelabuhan tikus. Selain itu, pihak kepolisian juga bisa menggalang kerja sama masyarakat sekitar pelabuhan tikus untuk memberikan informasi.
 
Wenny menjelaskan bahwa tujuan utama Tim Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa datang ke Batam adalah untuk mengecek secara langsung bagaimana tingkat peredaran narkoba dan pengawasan orang asing di Kepri, sehingga pihakya mengetahui langkah strategi yang akan dilakukan.
 
"Karena menurut keterangan Budi Wasesa (Kepala BNN) saat rapat kerja dengan Komisi III menyatakan Kepri menempati urutan kedua dalam peredaran narkoba di Indonesia", ungkap dia.

Hal serupa juga dilihatnya dalam laporan Kepala Kanwil Hukum dan HAM tentang pengawasan orang asing. Dia menilai tidak ada langkah strategis dan spesifik untuk menanggulangi tenaga kerja asing illegal.
 
Saat ini, jelas Wenny, pola masuk mereka diubah. Tidak lagi dari Malaysia atau Singapura. Melainkan dari Jakarta, kemudian ke Batam. 

"Saya bicara data, mereka harus memiliki upaya untuk menanggulangi hal seperti ini. Jika tidak kasihan Batamnya. Begitu pula dengan TKA banyak yang melanggar ketentuan. Dia kerja diam-diam, pagi dari Singapura, lalu pulang sorenya,"ucapnya. 

Wenny menegaskan, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kanwil Hukum dan HAM harus melakukan tindakan tegas yang menimbulkan efek jera.



(ROS)