Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw kecewa terhadap penanganan kasus peredaran narkoba dan pengawasan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ia menilai, tidak ada langkah strategis pemberantasan narkoba.
"Saya kecewa penanganan yang disampaikan ketiga instansi ini hanya datar-datar saja. Tidak ada upaya strategis yang betul-betul bisa dilaksanakan dan bisa diangkat secara nasional", kata Wenny dalam keterangan tertulis, Senin 17 April 2017.
Berdasarkan keterangan dari Polda Kepri, kendala penanganan peredaran narkoba terkendala, antara lain banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus. Namun, hal itu menurut Wenny, tak bisa dijadikan sebagai alasan.
Sebelum menemui Novanto, Nguyen menemui pimpinan MPR.
Komisi II DPR mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan aturan penggunaan kotak suara transparan dalam PKPU Pilkada …
Peraturan harus sesuai perkembangan zaman.
Kelebihan surat suara akibat faktor tekhnis percetakan biasanya terjadi di daerah yang memiliki jumlah pemilih ganjil.
Kehadiran pihak Uni Eropa dalam forum itu penting untuk membahas masalah ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia.
INASGOC, panitia pelaksana, harus menyiapkan Asian Games 2018 sebaik mungkin dan menjadi tuan rumah profesional.
Jika perlu, seluruh kontingen Indonesia menarik diri dari ajang olahraga se-Asia Tenggara tersebut.
Masih ada daerah yang dijanjikan dibangun jalur kereta api, tapi belum ada langkah konkret dari pemerintah.
Lembaga pemasyarakatan di Riau melebihi kapasitas karena banyaknya narapidana kasus narkoba.
MA bisa menemukan hakim yang betul-betul profesional.
Air kelapa mengandung nutrisi penting dan mineral yang dibutuhkan tubuh.
Selain menyegarkan, air kelapa juga baik untuk kesehatan tubuh.
Mantan pejabat atau pihak lain yang saat ini masih menguasai atau memiliki aset daerah bakal diproses hukum oleh Pemprov Maluku Ut…
Susi meminta wisudawan berinovasi untuk menjadi pebisnis yang tangguh, kompetitif, dan bersih di dunia kelautan. Tentunya, tetap m…
Alquran bisa mendatangkan ketenangan bagi pembacanya.
Berdasarkan riset Institut Ilmu Alquran, sekitar 65% masyarakat Indonesia masih buta aksara Alquran.
"Tunjangan itu belum pernah naik sejak masa jabatan dimulai 2014. Begitu ada PP Nomor 18 tentunya jadi gegap gempita," u…
Dari hasil pengamatan, Kemenag menyimpulkan 1 Zulhijah 1439 Hijriah bertepatan pada Rabu 23 Agustus 2017. Petugas mengamati hilal …
Lakat mengatakan penindakan dilakukan untuk memberikan efek jera pada warga. Sehingga, warga tidak membuang sampah sembarangan.
Pada 2016, Kopel mencatat DPRD Makassar menyusun 25 prolegda. Namun hanya sembilan yang disahkan jadi peraturan daerah.
Dua negara sepakat menindak praktik ilegal tersebut.
DPRD Sulut, kata Mamentu, hanya banyak melakukan agenda-agenda formatif, seperti pembahasan komisi atau pun pembahasan anggaran.
Djamal sudah tidak menjadi anggota dewan sejak 2014.
