Pemerintah Pusat Diminta Bangun Ekonomi di Perbatasan

Mulyadi Pontororing    •    Kamis, 14 Sep 2017 14:24 WIB
perdagangandaerah perbatasan
Pemerintah Pusat Diminta Bangun Ekonomi di Perbatasan
Ilustrasi. MTVN/Syahmaidar

Metrotvnews.com, Manado: Pemerintah pusat diminta segera dapat mempercepat tindak lanjut kerja sama antarbatas Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian daerah terluar Nusantara. Salah satunya provinsi Sulawesi Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen mengungkapkan, Pemprov Sulawesi Utara telah melakukan pertemuan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait hal ini. Dalam pertemuan itu, LIPI merekomendasikan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan.

Salah satu rekomendasi LIPI yakni memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan hingga sektor industri.

"Ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar bagian dari Sulawesi Utara," kata Edwin, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis 14 September 2017.

Usulan dan rekomendasi LIPI sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Namun, belum ada tindak lanjut mengenai rekomendasi tersebut. Padahal peluang tersebut sangat besar.

"Sementara Filipina sangat membutuhkan ketersediaan SDA yang ada di Indonesia, terlebih di areal perbatasan seperti Sulawesi Utara," ujar Silangen.

Pembaharuan perjanjian kerja sama lintas batas harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sebab, Border Crossing Agreement yang dibuat pada 1956 dan Border Trade Agreement 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam Border Trade Agreement, kuota perdagangan lintas batas yang dibebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia melalui Permenkeu Nomor 188 Tahun 2010. Angka tersebut diharapkan naik menjadi 360-400 USD, agar masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak dengan meningkatkan jumlah atau nilai barang yang diperdagangkan.

"Ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di daerah perbatasan. Kita harus cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik baiknya," pungkas Silangen.


(SUR)