Kemenko PMK Ingatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Harus Dijaga

Rosa Anggreati    •    Sabtu, 13 Oct 2018 13:01 WIB
berita kemenko pmk
Kemenko PMK Ingatkan Akuntabilitas Keuangan Negara Harus Dijaga
Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi bertemu Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin beserta jajaran (Foto:Dok)

Sumbawa Barat: Setelah sehari sebelumnya menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi NTB.

Bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Sonny menemui Bupati W Musyafirin beserta jajaran untuk berdiskusi soal penanganan transisi darurat pasca bencana gempa bumi.

Musyafirin melaporkan, hasil pendataan dan verifikasi kerusakan bangunan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 berjumlah 15.361 unit dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu rusak berat berjumlah 2.326 unit atau 15,14 persen dari total kerusakan rumah, rusak sedang berjumlah 5.955 unit atau 38,77 persen dari total kerusakan rumah, dan rusak ringan berjumlah 7.080 unit atau 46,08 persen dari total kerusakan rumah.

Pelaksanaan perbaikan atau pembangunan rumah terdampak gempa dilakukan oleh Pokmas Plus yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bupati Musyafirin menyampaikan berbagai kendala di lapangan, khususnya persyaratan pencairan dana bantuan yang dianggap rumit. Oleh karenanya Pemda Sumbawa Barat menyampaikan usulan penyederhanaan persyaratan pencairan. Menanggapi hal tersebut, Sonny mengapresiasi usulan Bupati dan meminta BPKP segera melakukan penelaahan.

"Pada Senin atau Selasa ini BPKP saya minta menemui Bupati dan jajaran Pemda Sumbawa Barat untuk membahas langsung. Pada prinsipnya, arahan Menko PMK Puan Maharani agar dilakukan penyederhanaan persyaratan, namun harus sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara yang benar,” kata Sonny.

Pelaksanaan perbaikan atau pembangunan rumah terdampak gempa telah dilaksanakan sejak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat menerima Surat Keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 28 September 2018, dan pembangunan rumah mulai berjalan sejak dua minggu terakhir.

Dalam rapat, Sonny kembali mengingatkan agar sesegera mungkin fasilitator mempercepat RAB dan gambar desain rumah, serta bekerja sama dengan tim pendamping masyarakat untuk menyelesaikan dokumen teknis pencairan dana. Ia juga mengingatkan agar dana yang diberikan Pemerintah digunakan sebaik-baiknya.

"Uang berasal dari dana siap pakai yang diajukan BNPB ke Kementerian Keuangan, sehingga akuntabilitas harus dijaga. Ini uang dari rakyat dan untuk rakyat," ucap Sonny.

Rapat dihadiri pula oleh Wakil Panglima Komando Gasgabpad Laksma TNI Nur Singgih, Kolonel (Laut) Said Latuconsina, Dansektor IV Sumbawa Kolonel Inf Anggit Eston Yusrawan, Kapolres Sumbawa Barat, Dandim Eddy Oswaronto, Kementerian PUPR, dan para fasilitator.


(ROS)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA