Pemprov Sulut akan Terbitkan Peraturan Rehabilitasi Rumah tak Layak Huni

Mulyadi Pontororing    •    Selasa, 03 Oct 2017 19:03 WIB
rumah
Pemprov Sulut akan Terbitkan Peraturan Rehabilitasi Rumah tak Layak Huni
Kepala Dinas Sosial Sulut, Grace Punu, MTVN - Mulyadi

Metrotvnews.com, Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membahas draft Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Peraturan itu tentang rehabilitasi rumah tak layak huni di Sulut.

Kepala Dinas Sosial Grace Punuh mengatakan tengah merevisi peraturan tersebut. Kemudian, Gubernur Sulut Olly Dondokambey akan mengesahkannya.

"Tujuan Pergub ini untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," ungkap Grace di ruang kerjanya di Manado, Selasa 3 Oktober 2017.

Menurut Grace, alasan program RTLH ini lantaran rumah memiliki fungsi yang besar bagi individu dan keluarga. Tidak hanya aspek fisik, rumah juga memenuhi kebutuhan mental dan sosial keluarga.

"Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga," jelas Grace.

Namun, kata Grace, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. 

"Untuk itu, pemberdayaan fakir miskin melalui ODSK ini juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Glady Kawatu, menegaskan untuk memenuhi program RTLH itu tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan. 

"Semua persyaratan juknis dan regulasi harus dipenuhi agar tidak menjadi masalah nantinya," ujarnya.

Glady juga mengingatkan aturan rahabilitasi RTLH yang anggaran per tahunnya mencapai Rp12 miliar dan bersumber dari CSR Bank Sulut ini dapat diimplentasikan di kabupaten dan kota.

"Karena rehabilitasi rumah tidak layak huni ini programnya mencakup seluruh wilayah Sulawesi Utara. Sehingga nantinya tidak menjadi kendala," jelasnya.



(RRN)