Pimpinan DPRD Sulbar Ajukan Praperadilan Status Tersangka Korupsi

Andi Aan Pranata    •    Kamis, 12 Oct 2017 10:14 WIB
korupsi
Pimpinan DPRD Sulbar Ajukan Praperadilan Status Tersangka Korupsi
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Makassar: Tiga pimpinan DPRD Sulawesi Barat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar. Langkah itu ditempuh usai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Gugatan diajukan Ketua DPRD Andi Mappangara dan dua wakilnya, Munandar Wijaya dan H. Harun. Sedangkan satu lagi wakil ketua DPRD yang juga tersangka, Hamzah Hapati Hasan memilih tidak menempuh upaya hukum.

“Kami ajukan sejak hari Senin pekan ini,” kata kuasa hukum para Andi Mappangara, M. Alyas Ismail kepada wartawan di Makassar, Kamis 12 Oktober 2017.

Upaya praperadilan ditempuh karena kliennya merasa penetapan tersangka sebagai keputusan cacat hukum. Kejati Sulselbar dianggap melanggar sejumlah prosedur dan substansi hukum dalam kasus ini.

Lebih lanjut, Alyas menyebut penetapan status tersangka cenderung terburu-buru dan dipaksakan. Sehingga dianggap cenderung ada muatan politis di belakangnya.

“Kami siapkan 15 orang pengacara untuk menghadapi perkara ini. Intinya kami menganggap penetapan tersangka tidak profesional,” ujarnya.

Kepala Kejati Sulselbar Jan S. Maringka belum menanggapi soal upaya praperadilan tersangka. Dia mengatakan sejauh ini telah menyusun agenda penyidikan, termasuk memanggil para tersangka.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan APBD Tahun 2016. Mereka dianggap bekerja sama menyusun alokasi anggaran tanpa melewati mekanisme yang seharusnya.

Mereka sebagai unsur pimpinan DPRD bersepakat menetapkan anggaran senilai Rp360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada 45 orang legislator. Sebanyak Rp80 miliar kemudian terealisasi pada tahun 2016 untuk kegiatan di sejumlah instansi. Antara lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Dewan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal, Pasal 3 juncto Pasl 64 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



 


(SUR)