Peraturan soal Taksi Online Berlaku per 1 Juni 2017

Mulyadi Pontororing    •    Jumat, 19 May 2017 11:35 WIB
taksi online
Peraturan soal Taksi Online Berlaku per 1 Juni 2017
Dishub melakukan uji kelayakan pada transportasi umum di Manado, MTVN - Mulyadi

Metrotvnews.com, Manado: Aturan taksi berbasis daring atau online bakal berlaku di Sulawesi Utara mulai 1 Juni 2017. Setelah itu, pemerintah provinsi bakal menertibkan kendaraan

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulut Joi Oroh mengatakan keputusan itu sesuai Peraturan Menhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

"Per 1 Juni 2017 bakal diberlakukan. Kemudian 1 Juli 2017, mulai dilakukan penertiban," kata Oroh di Manado, Kamis 18 Mei 2017.

Oroh mengatakan, sedianya Peraturan Kemenhub diberlakukan pada 1 April. Namun pemerintah provinsi memiliki waktu untuk menerapkannya. Sehingga pelaku usaha transportasi online dapat menyesuaikan diri dengan peraturan.

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan Peraturan Menhub tersebut memuat 11 poin revisi. Peraturan itu disepakati pemangku kepentingan, seperti akademisi, pengamat transportasi, dan pelaku usaha jasa. 

Cucu mengatakan Kemenhub telah melakukan uji publik terkait peraturan tersebut. Kemenhub juga menyosialisasikan peraturan itu lewat media massa.

Ketua Organda Sulut Jan Ratulangi yang juga hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, pihaknya sangat mendukung dengan adanya sosialisasi PM 26 tahun 2017 ini. Apalagi menurutnya, para pelaku usaha diberi waktu oleh pihak kementerian untuk menyesuaikan kendaraan sesuai aturan yang kini berlaku.

"Secara umum PM 26 tahun 2017 ini tak jauh beda dengan aturan sebelumnya dan saya yakin para pengusaha dapat menjalankannya," kata Jan.

Tapi, ia menyebutkan beberapa syarat yang memberatkan. Satu di antaranya yaitu kepemilikan STNK harus berbadan hukum.

"Tapi kementerian memberi kesempatan untuk balik nama dan pembayaran pajak pemilik kendaraan. Kami rasa itu bisa dilaksanakan," lanjut Jan.

Jan juga meminta persoalan izin transportasi online berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Sehingga pengawasan dan penetapan aturan menjadi lebih mudah.

Aksi Tolak Uber di Solo

Sementara itu, aksi menolak transportasi online Uber berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Puluhan sopir taksi konvensional menggeruduk Balai Kota Solo, Kamis 18 Mei 2017.

Mereka memprotes Uber yang beroperasi tanpa bekerja sama dengan perusahaan taksi lokal. Lantaran itu, ia meminta pemerintah kota bertindak.

"Bila dalam waktu satu pekan tak ada tindaka tegas, kami akan menurunkan seluruh persuagaan taksi di Solo (untuk penertiban)," kata Tri Teguh, koordinator aksi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Hari Prihatno mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Solo. Pemkot bakal segera merumuskan regulasi untuk menindak taksi ilegal.

"Kami juga akan layangkan surat pemanggilan kedua pada mereka (Uber)," ujar dia.

Menurut Hari, langkah aplikasi Uber masuk tanpa mengantongi izin memicu aksi sopir-sopir taksi di Kota Solo. Uber yang menggandeng Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (JTUB) juga tidak berkoordinasi dengan Pemkot Solo sebelum beroperasi.

"Padahal Menteri Perhubungan sudah mengatakan jumlah taksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah," lanjutnya. 

Hari meminta segenap pihak menyerahkan masalah ini ke pemerintah. Termasuk, tak melakukan penyisiran sepihak.

"Jangan ambil tindakan sendiri. Mari kita jaga kondusifitas Kota Solo," tutupnya.


(RRN)