KPPU dan Dekopin Bentuk Satgas Kemitraan Usaha

Andi Aan Pranata    •    Kamis, 13 Jul 2017 19:21 WIB
kppu
KPPU dan Dekopin Bentuk Satgas Kemitraan Usaha
Ketua KPPU Syarkawi Rauf --MTVN/Andi--

Metrotvnews.com, Makassar: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana membentuk satuan tugas kemitraan usaha bersama Dewan Koperasi Nasional. Tim diandalkan untuk mencegah ketimpangan ekonomi dengan mengawasi kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar.

“Usai Kongres Koperasi kita rapatkan bersama Dekopin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat satgas bisa dibentuk sampai ke tingkat kabupaten/kota,” kata  Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 13 Juli 2017.

Syarkawi mengungkapkan, satgas kemitraan usaha merupakan bentuk tindak lanjut kerja sama antara KPPU dengan Dekopin. Sebelumnya  kedua pihak telah lebih dulu menandatangani nota kesepahaman pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Makassar, Rabu lalu.

Pada praktiknya, ke depan satgas di tingkat kabupaten/kota akan diisi dengan orang-orang yang telah melewati proses training. KPPU bersama Dekopin juga akan lebih dulu meluncurkan pengawasan kemitraan online, agar proses pelaporan dari masyarakat bisa lebih cepat.

"Satgas berusaha membuat usaha kecil dan menengah bisa bertumbuh bersama dengan perusahaan konglomerasi. Tidak diinginkan ada perusahaan konglomerasi yang menguasai usaha dari hulu ke hilir," kata Syarkawi.

Menurut Syarkawi, mendorong kemitraan usaha dan melakukan pengawasan merupakan hal mutlak yang mesti dilakukan guna mengatasi ketimpangan ekonomi. Merujuk data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian, tidak sampai 10 persen usaha kecil dan menengah yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan konglomerasi. Padahal, tercatat 3,6 juta usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Lebih parah lagi, Syarkawi melanjutkan, jika menilik kontribusi usaha mikro dan kecil dibandingkan perusahaan besar. Kontribusi perusahaan konglomerasi di Indonesia yang hanya berjumlah 5.400-an mampu menguasai separuh atau lebih pendapatan negara. Padahal, total jumlah pelaku usaha di Indonesia menembus 58 juta. Itu artinya usaha besar meski jumlahnya tidak sampai 1 persen pengaruhnya sangat dominan.

“Kami harap Indonesia mampu mencontoh Korea Selatan, di mana perusahaan konglomerasi tidak lagi memonopoli perekonomian negara tersebut. Muaranya tercipta pemerataan ekonomi, sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi,” ujarnya.


(ALB)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

3 hours Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA