Pemprov Sulut Punya Dana Cukup untuk Kelola SMA/SMK

Mulyadi Pontororing    •    Jumat, 11 Aug 2017 16:37 WIB
pendidikan
Pemprov Sulut Punya Dana Cukup untuk Kelola SMA/SMK
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, MTVN - Mulyadi

Metrotvnews.com, Manado: Anggaran untuk mengelola 38 SMA dan SMK di Sulawesi Utara mencapai miliaran rupiah. Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Sulut, Arthur Tumimpa, mengklaim dana itu cukup untuk pengelolaan SMA dan SMK.

Arthur tak menyebutkan angka pasti besaran dana . Namun, ia mengungkapkan dana itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Misalnya gaji guru, tenaga kontrak, honorer, dan fasilitas penunjang belajar mengajar.

"Termasuk sejumlah kegiatan sekolah seperti OSN (olimpiade sains nasional), O2SN (olimpiade olahraga siswa nasional), dan FLS2N (festival dan lomba seni siswa nasional) serta kegiatan lainnya," kata Arthur di ruang kerjanya di Jalan Sam Ratulangi, Kota Manado.

Ia mengaku perpindahan kelola SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi tak menemui kendala. Hanya saja, lanjutnya, pendataan inventaris sekolah belum rampung.

Dalam pendataan, Arthur mengaku bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Sebab, masih ada beberapa aset yang bermasalah, misalnya kepemilikan sertifikat lahan.

Komisi IV DPRD Sulut yang menangani Bidang Pendidikan mengatakan dana mengelola SMA dan SMK sebanyak Rp200 miliar. Dana itu dinilai mampu menunjang kegiatan pendidikan di SMA dan SMK.

"Pantauan kami, sejak peralihan sekolah Pemprov Sulut melalui Dinas Pendidikan telah melakukan hal yang positif. Apalagi anggaran yang disediakan cukup besar demi menunjang pendidikan di Sulut," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Fanny Legoh.

Dia pun berharap kinerja Diknas Sulut terus dipacu agar Sulut bisa mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

"Dengan peralihan ini saya pikir pendidikan Sulut akan meningkat apalagi ini menjadi perhatian serius Pemprov Sulut dan kami mendukung itu," tandasnya.

Di sisi lain, terkait dengan pungutan sumbang yang diberlakukan di sejumlah SMA dan SMK di Sulut, Fanny mengatakan, selama tidak dipaksakan dan diputuskan bersama antara orang tua siswa dan pihak sekolah, tidak menjadi masalah. 

Yang menjadi masalah, bahkan akan berujung pidana, kata Fanny, jika ada sekolah yang memaksakan kehendak sendiri untuk memungut biaya-biaya tamabahan seperti sumbangan.

"Selama itu demi kebaikan untuk menunjang pendidikan, saya pikir sah-sah saja. Mungkin dana itu untuk menutupi dana operasional yang tidak bisa dipenuhi melalui anggaran yang dikeluarkan pemerintah," ujarnya.

Namun, Fanny kembali mewanti-wanti agar pengumpulan sumbangan harus melalui kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan agar tak tersangkut masalah hukum.



(RRN)