Sulut Terima DIPA 2018 Senilai Rp14 Triliun

Mulyadi Pontororing    •    Kamis, 07 Dec 2017 14:31 WIB
pemda
Sulut Terima DIPA 2018 Senilai Rp14 Triliun
Gubernur Sulut Olly Dondokambey -- MI/Retno Hemawati

Manado: Provinsi Sulawesi Utara menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 sebesar Rp14 triliun. DIPA yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia itu dilakukan sebelum tahun berjalan. Alasannya, guna mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian atau lembaga dan daerah tahun depan.

"Pak Presiden, dalam sambutannya, menyampaikan penyerahan secara simbolik DIPA menjadi tanda bahwa proses belanja dan lelang proyek bisa dimulai. Pada 1 Januari 2018 sudah bisa mulai belanja. Ini menjadi pertanda positif untuk percepatan dan pemerataan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat waktu," kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Kamis, 7 Desember 2017.

Menurut Olly, penyerahan DIPA 2018 pada Desember 2017 menuntut Pemprov Sulut untuk bekerja keras. "Sehingga, realisasi fisik dan keuangan bisa sesuai target", ujarnya.

Anggaran tersebut, lanjut Olly, akan difokuskan untuk memperbaiki jumlah dan mutu pelayanan publik. "Termasuk menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai pemerataan", tambahnya.

Orang nomor satu di Sulut ini berharap kepala daerah di kabupaten/kota dapat meningkatkan kualitas APBD secara efektif dan efisien. Penggunaan dana desa pun diminta produktif dan tepat sasaran, sehingga output-nya bisa dirasakan masyarakat.

Olly menargetkan pada 2018 Sulut bisa meraih hasil maksimal dalam penyerapan anggaran agar bisa menerima Dana Insentif Daerah (DID) di tahun berikutnya. "Ini butuh sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta kota," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov Sulut memperoleh DIPA 2018 sebesar Rp2,56 triliun untuk 15 kabupaten dan kota. Rinciannya, Kabupaten Bolaang Mongondow Rp929 miliar; Kabupaten Minahasa Rp1,08 triliun; Kabupaten Sangihe Rp822 miliar; Kota Bitung Rp802 miliar; Kota Manado Rp964 miliar; Kabupaten Kepulauan Talaud Rp796 miliar; dan Kabupaten Minahasa Selatan Rp952 miliar.

Selanjutnya, Kota Tomohon Rp588 miliar; Kabupaten Minahasa Utara Rp787 miliar; Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Biaro (Sitaro) Rp 630 miliar; Kota Kotamobagu Rp606 miliar; Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp662 miliar; Kabupaten Minahasa Tenggara Rp679 miliar; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp570 miliar; dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rp559 miliar.


(NIN)

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

Asep Iwan: Proses Hukum Terus Berlangsung Meski Setnov Bungkam

7 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menerangkan bahwa drama apapun tak akan mengganggu proses …

BERITA LAINNYA